Page 26 - MAJALAH 201

HUT DPR RI KE-76 TAHUN

Fokus Dorong banyak BUMN yang belum mampu
memberikan kontribusi secara
Sinergitas BUMN dan signifikan kepada negara, khususnya
pada sektor penerimaan. Selain itu
UU eksisting BUMN No. 19 Tahun
UMKM 2003 dianggapnya telah usang dan
tidak sejalan dengan perkembangan
zaman, sehingga pemerintah dan DPR
sepakat bahwa UU ini membutuhkan
penyegaran.
“BUMN dibentuk sebagai
Di hari ulang tahun DPR RI yang ke-76, Komisi VI DPR RI yang perpanjangan tangan negara dalam
mempunyai ruang lingkup tugas bidang industri, investasi, dan rangka melaksanakan tugas mengelola
BUMN ini terus berkomitmen dan berupaya mensejahterakan potensi cabang produksi yang penting
melalui berbagai sektor,” ujar Martin
masyarakat dengan memaksimalkan fungsi legislasi, saat memimpin pertemuan Tim
pengawasan, dan anggaran kepada mitra-mitranya. Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU
BUMN Komisi VI DPR RI dengan sivitas
akademika Universitas Hasanuddin, di
Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/9).
Martin mengatakan, dalam
SALAH satu BUMN-BUMN tersebut menyampaikan pelaksanaan pengelolaan cabang
fokus alat manfaatnya kepada rakyat. produksi penting oleh BUMN, masih
kelengkapan Dalam fungsi kebijakan legislasi ditemukan banyak inefisiensi dan
dewan tersebut juga Komisi VI saat ini sedang memulai kesalahan dalam tata kelola BUMN
di tahun pembahasan Revisi Undang-Undang yang menyebabkan kinerja BUMN
ini adalah BUMN. Dikatakan Wakil Ketua Komisi tidak optimal. “Oleh karena itu, inisiatif
membantu dan Martin Manurung, pada tahun 2019 penyusunan Undang-Undang tentang
memberikan total penerimaan negara atas BUMN yang baru telah menjadi
rekomendasi laba berupa setoran bagian dari Program Legislasi
kepada pemerintah mengenai langkah- dividen hanya sekitar Nasional Prioritas Tahun 2021,”
langkah pemullihan ekonomi akibat 85 persen dan ujar politisi Fraksi Partai
pandemi Covid-19 yang merebak berasal dari sepuluh NasDem tersebut.
sejak awal 2020 lalu di Indonesia. Badan Usaha Milik Komisi VI juga berupaya
Langkah yang diambil ialah mendorong Negara (BUMN). menciptakan sinergi antara
pemerintah mengeluarkan penyertaan Hal ini BUMN dengan UMKM. Hal
modal negara kepada BUMN yang mengindikasikan ini bertujuan untuk
mendapat penugasan khusus terhadap bahwa masih
pemulihan ekonomi oleh pemerintah.
Tidak tanggung-tanggung, DPR
berhasil mendorong pemerintah
mengeluarkan PMN sebesar Rp52 T Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Martin Manurung. Foto: Oji/nvl
tahun ini yang digelontorkan kepada
8 BUMN. Mengenai pemanfaatannya
kepada masyarakat, sudah
tentu juga hal tersebut
akan menjadi hal
yang terus diawasi
oleh Komisi VI. Para
anggota dewan pun
dalam hal ini turut
aktif turun ke
dapil membantu

26 PARLEMENTARIA EDISI 201 TH. 2021