Page 21 - MAJALAH 201
P. 21

HUT DPR RI KE-76 TAHUN





            menggunakan fasilitas internet dalam   di ruang sidang dengan protokol   melindungi masyarakat dari virus,
            administrasi persidangan, maka    kesehatan seperti mengukur suhu   karena vaksinasi melatih sistem imun
            Mahkamah Agung telah memiliki     badan, menggunakan masker,       seseorang untuk mencapai protein
            persiapan yang baik,” ujar Habib.  menyediakan hand sanitizer,     yang dapat melawan penyakit.
              Meski demikian, politisi Fraksi PKS   membatasi jumlah dan jarak,   Sahroni mengatakan, Komisi III
            ini mengingatkan perlunya penguatan   dan dapat memanfaatkan video   sebagai mitra Polri, sudah seharusnya
            layanan e-court. Seperti kemampuan   conference dengan terdakwa yang   dirinya ikut berperan aktif dalam
            penyimpan data yang dimiliki oleh   berada di Lembaga Pemasyarakatan.  menggenjot vaksinasi di tengah
            Mahkamah Agung, apakah ini sudah                                   masyarakat. Dia pun mengajak seluruh
            memadai dengan banyaknya perkara   DORONG MITRA KERJA SUKSESKAN    anggota parlemen untuk ikut menggelar
            yang masuk di saat pandemi ini. Ia   VAKSINASI                     vaksinasi.
            juga mengingatkan agar Mahkamah   Senada dengan garis besar tujuan   “Sebagai mitra kami tentunya
            Agung jangan pernah mengabaikan   Pemerintah dan DPR, di Komisi III   dengan senang hati membantu Polri
            tingkat keamanan data.            DPR RI mendukung pemerataan      dalam memvaksinasi warga. Selain
              “Dan yang tidak kalah pentingnya   vaksinasi. Menurut Wakil  Ketua   itu saya juga berharap agar banyak
            adalah pengarsipan dan pemeliharaan   Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni   mitra-mitra di legislatif atau organisasi
            data tersebut. Karena semakin lama   dengan menggenjot vaksinasi kepada   kemasyarakatan yang juga bisa
            akan semakin banyak data yang     masyarakat, maka akan mempercepat   membantu Polri dalam mempercepat
            harus diarsipkan, dan tentunya    terbentuknya herd immunity atau   tercapainya herd immunity dengan
            memerlukan biaya juga, ini semua   kekebalan massal dalam negeri. Jika   melakukan vaksinasi ini,” papar Sahroni.
            harus direncanakan dengan baik oleh   sudah terbentuk, herd immunity dapat   leko/es
            Mahkamah Agung,” jelasnya.
              Pada tahun 2019 saja, perkara
            yang teregister di Mahkamah          SAYA JUGA BERHARAP AGAR BANYAK MITRA-MITRA
            Agung mencapai 20 ribuan perkara.
            Tentunya, begitu memasuki masa       DI LEGISLATIF ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN
            pandemi Covid-19 akan lebih banyak   YANG JUGA BISA MEMBANTU
            perkara yang kemudian menggunakan
            fasilitas e-court. Tentunya hal ini harus   POLRI DALAM
            diantisipasi dan dipikirkan dengan
            baik oleh Mahkamah Agung.            MEMPERCEPAT
              Substansi dalam e-court adalah     TERCAPAINYA HERD
            pendaftaran perkara, pembayaran
            biaya perkara online, panggilan      IMMUNITY DENGAN
            sidang dan pemberitahuan putusan     MELAKUKAN
            kepada para pihak secara elektronik,
            serta persidangan secara elektronik.   VAKSINASI INI
            Sebelum pandemi ini, masyarakat juga
            masih dapat memilih apakah ingin
            menggunakan sistem e-court atau
            dengan sistem peradilan seperti biasa   Wakil  Ketua Komisi III DPR RI
                                                 Ahmad Sahroni. Foto: Jaka/nvl
            (offline). Namun, semenjak maraknya
            wabah Covid-19 ini, masyarakat serta
            sistem kerja peradilan harus mulai
            terbiasa dengan menerapkan e-court.
            Pengalaman yang berbeda adalah
            proses peradilan yang dilakukan
            secara virtual, di mana yang
            sebelumnya dilakukan di ruang sidang
            pengadilan. Seperti sekarang ini,
            hakim dan aparatur peradilan tetap
            bekerja di kantor namun dengan
            giliran, lalu sidang tetap berada



                                                                        TH. 2021      EDISI 201      PARLEMENTARIA        21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26