Page 19 - MAJALAH 201

HUT DPR RI KE-76 TAHUN

berupaya mencoba agar bagaimana FOKUS SEBAGAI PENYAMBUNG terhadap tahapan pelaksanaan
benar-benar bisa menangkap ASPIRASI MASYARAKAT Pilkada Serentak tahun 2020 sebagai
aspirasi rakyat, dan kemudian Hal senada juga disampaikan Wakil proyeksi kedepan, serta menemukan
memperjuangkannya. “Dari segi legislasi Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa solusi dan formula yang tepat berupa
kita akan terus berupaya bekerjasama yang mengajak seluruh anggota rekomendasi untuk pembenahan,
dengan pemerintah menciptakan parlemen agar peringatan HUT DPR RI baik dari sisi teknis pelaksanaan,
atau menghasilkan undang-undang ke-76 ini dijadikan momentum untuk sisi regulasi (PKPU dan Perbawaslu),
yang bisa menyelesaikan persoalan di merefleksikan kinerja Dewan selaku maupun pada sisi manajemen
masyarakat. Kemudian juga dari fungsi penyambung aspirasi masyarakat. (pengelolaan) pelaksanaan tahapan
pengawasan kita akan melakukan “HUT DPR RI ke-76 ini kita jadikan Pilkada. Sedangkan tujuan dibentuknya
pengawasan yang lebih optimal lagi momentum untuk terus optimis dan Panja Administrasi Kependudukan
terhadap kerja-kerja pemerintah fokus menangani masalah-masalah adalah untuk mengurai permasalahan
di dalam memajukan bangsa dan krusial bangsa sesuai dengan aspirasi terkait data kependudukan dari hulu
negara, serta mensejahterakan rakyat,” yang diamanahkan oleh masyarakat,” hingga hilir.
terangnya. kata Saan. “Dengan uraian yang komprehensif
Selain itu, sambung Doli, Komisi Ia menyampaikan, memang ada dan mendalam diharapkan data
II sudah menyusun sekitar 8 UU, keterbatasan yang membuat agenda kependudukan kita dapat tersaji
antara lain yaitu UU Pemilu, UU Partai kerja parlemen harus menyesuaikan secara berkualitas serta menjadi
Politik, UU tentang MD2, UU tentang dengan keadaan pandemi yang terjadi solusi terhadap masalah-masalah
Pemerintahan Daerah, UU tentang sekarang ini. “Kondisi sekarang yang muncul terkait dengan data
DPRD, UU tentang Pemerintahan Desa, mengharuskan kita beradaptasi dengan kependudukan kita, sehingga mampu
dan UU tentang Keuangan Pusat dan kebiasaan baru, sidang yang biasa meningkatkan kualitas layanan publik
Daerah, yang sekarang sudah dibentuk dilaksanakan diruang sidang, namun dan demokrasi kita kedepan,” tuturnya.
panitianya. sekarang diubah menjadi sebagian hadir Selain Panja Evaluasi Pelaksanaan
“Kita juga punya tugas untuk bisa fisik dan sebagian lainnya melalui virtual. Pilkada Serentak tahun 2020, ada
mempersiapkan penyelenggaraan Namun kondisi ini tidak serta merta beberapa panja lain yang dibentuk
pemilu di tahun berikutnya. Kami menjadi penghalang yang serius bagi oleh Komisi II sesuai dengan tugasnya
sudah membuat tim kerja bersama, anggota DPR untuk tetap menjalankan masing-masing, yaitu Panja RUU
sudah mempunyai desain/konsep fungsinya, baik fungsi legislasi, fungsi tentang ASN, Panja 4 RUU (Panja RUU
tentang penyelenggaraan pemilu yang anggaran, maupun fungsi pengawasan,” tentang Provinsi Sulawesi Utara, Panja
akana datang, yang memang sangat ungkap Politisi Fraksi Partai NasDem itu. RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah,
kompleks karena itu merupakan pemilu Selama tahun 2021, Komisi II DPR Panja RUU tentang Provinsi Sulawesi
pertama kali dilaksanakan serentak RI telah membuat beberapa Panitia Tenggara, dan Panja RUU tentang
dalam satu tahun,” papar Doli. Kerja (Panja) untuk menangani Provinsi Sulawesi Selatan), Panja
Di samping itu ada produk- sejumlah kasus atau permasalahan Pemberantasan Mafia Pertanahan, dan
produk lain yang berkaitan, misalnya yang terjadi saat ini dan perlu menjadi Panja Evaluasi dan Pengukuran Ulang
aspirasi ASN. Komisi II saat ini perhatian. Salah satunya adalah Panja HGU, HGB, dan HPL.
tengah menyusun UU ASN. “Yang Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Berdasarkan kinerja yang
sekarang kita sedang cermati adalah tahun 2020 dan Panja Administrasi telah dicapai oleh komisi II, Saan
tentang tindaklajut dari UU Otsus Kependudukan. mengharapkan kedepannya Komisi II
Papua. Termasuk kemungkinan kita Saan menjelaskan, kedua panja bisa lebih berperan aktif dan aspiratif
membicarakan soal pemekaran daerah ini dibentuk dalam rangka fungsi terhadap isu-isu permasalahan yang
dalam rangka memperkuat otonomi pengawasan. Tujuan dibentuknya Panja berkembang dimasyarakat. “Saya
daerah,” urainya. Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak berharap kedepannya komisi II terus
Doli menyebut, dalam waktu dekat tahun 2020 yaitu untuk memperoleh berperan aktif dan aspiratif terhadap
Komisi II juga akan mulai mengkaji data, informasi, dan pengetahuan isu-isu yang berkembang dimasyarakat
ulang tentang sistem otonomi daerah tentang tahapan pelaksanaan Pilkada kita, dan bisa langsung ditanggapi serta
dalam Undang-Undang Pemerintah Serentak tahun 2020 yang valid dan dicarikan jalan alternatif penyelesaian,
Daerah. Ia menyatakan, Komisi akurat dari Penyelenggara Pemilu yakni sehingga masyarakat merasa
II mempunyai target kinerja KPU, Bawaslu dan DKPP, Pemerintah diperhatikan dan itu semua tentu
pertahun, baik dari fungsi Pusat dan Pemerintah Daerah. bisa berdampak kepada peningkatan
legislasi, fungsi pengawasan Selain itu, tambah Saan, untuk kepercayaan masyarakat kepada DPR,”
dan fungsi anggaran. melakukan pengawasan dan evaluasi tutup Saan. ldep/es

TH. 2021 EDISI 201 PARLEMENTARIA 19