Page 16 - MAJALAH 201

HUT DPR RI KE-76 TAHUN

Jaga Hak Berdaulat di Wilayah ZEE

Perseteruan antara Indonesia dan Tiongkok di Perairan Natuna bukan dengan kekerasan atau Head
Utara telah seringkali terjadi sejak lama. Perseteruan kembali to Head, namun melalui diplomasi
bermula setelah sejumlah kapal nelayan Tiongkok yang dikawal kemaritiman.
Dalam konteks politik bebas dan aktif,
Coast Guard masuk ke wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Indonesia harus bersama-sama dengan
(ZEEI) yang diklaim sepihak sebagai bagian dari kawasan Nine – banyak negara yang berkomitmen secara
Dash Line, pada akhir 2019 silam. kolektif menjaga kebebasan navigasi di
LCS.
Mengingat ZEE Indonesia merupakan
wilayah yang bebas karena bukan
merupakan wilayah kedaulatan negara
SEBAGAIMANA ground) Tiongkok hanya tertera di Nine pantai, maka kehadiran negara di ZEE
diketahui, Dash Line yang didasarkan pada alasan Indonesia harus dirasakan. Simbol-simbol
Pemerintah historis dan tidak diakui dalam UNCLOS negara harus tetap hadir di wilayah
Tiongkok 1982. laut Indonesia. Kekosongan kapal
mengeluarkan Anggota Komisi I DPR RI TB nelayan Indonesia di wilayah
peta kawasan Hasanuddin mengatakan ZEE menjadikan kapal
Nine-Dash Line khusus menghadapi asing masuk dan
yang mencakup dinamika di Laut menangkap ikan
90 persen dari China Selatan, TB secara ilegal.
3,5 juta kilometer persegi perairan Laut Hasanuddin menilai Selain itu,
China Selatan. Namun, Nine Dash-Line penyelesaian peningkatan
yang diklaim China bersinggungan dengan permasalahan LCS kemampuan
wilayah kedaulatan negara lain seperti
Filipina, Malaysia dan Vietnam. Sedangkan
dengan Indonesia, Sembilan Garis Putus-
Putus versi Tiongkok bersinggungan
dengan wilayah hak berdaulat atau ZEEI.
Umumnya, wilayah teritorial dijaga oleh Anggota Komisi I DPR RI
kapal milik TNI AL, sedangkan wilayah TB Hasanuddin. Foto: Jaka/nvl
hak berdaulat dijaga oleh kapal coast
guard. Wilayah ZEEI meliputi kawasan
yang berjarak 200 mil dari pulau terluar
Indonesia, termasuk ZEE Laut Natuna
Utara.
Kendati dalam perspektif hukum
internasional, perairan ZEE merupakan
laut lepas, namun negara pantai memiliki
hak berdaulat atas ZEE untuk tujuan
eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan
pengelolaan sumber kekayaan alam di
ZEE.
Merujuk pada hak-hak berdaulat yang
diatur dalam Konvensi Hukum Laut,
Indonesia memiliki posisi yang kuat
dalam mengelola dan melindungi sumber
daya ikan di ZEE. Sementara, aktivitas
penangkapan ikan (traditional fishing

16 PARLEMENTARIA EDISI 201 TH. 2021