Page 37 - MAJALAH 201
P. 37

HUT DPR RI KE-76 TAHUN





            para mitra kerjanya berbagai hal   menjadi upaya pemerintah dalam
            seperti rencana kerja tahunan, realisasi   mengoptimalkan sistem perpajakan   PEMERINTAH
            anggaran, serta penyajian dan kualitas   nasional.
            laporan tahunan.                   Dalam kesempatan yang berbeda,     HARUS MAMPU
              Amir menekankan peran Komisi XI   Anggota Komisi XI DPR RI Heri     MENGGENJOT
            DPR RI dengan pelaksanaan tugas   Gunawan menyuarakan pentingnya
            itu, harapannya dapat berkontribusi   pemerintah untuk menyegerakan   PENERIMAAN
            dalam membantu pemerintah untuk   reformasi perpajakan. Hergun, sapaan
            terus memperbaiki kinerjanya. Ia   akrabnya mengatakan, pemerintah    PERPAJAKAN DAN
            juga turut menegaskan dalam rangka   harus mampu menggenjot penerimaan   PNBP UNTUK DAPAT
            melaksanakan fungsi dan tugas     perpajakan dan Penerimaaan Negara
            serta wewenang Komisi XI DPR RI   Bukan Pajak (PNBP) untuk dapat      MENDANAI APBN.
            sebagai Alat Kelengkapan Dewan    mendanai APBN. “Maka reformasi
            (AKD) yang telah lama eksis, maka   perpajakan pertama-tama harus
            pihaknya berkomitmen menjaga      menyasar pondasi strukturalnya,” sebut
            kinerja dan kepercayaan publik    Hergun.
            dalam melaksanakan fungsi legislasi,   Namun politisi Partai Gerindra itu
            penganggaran dan pengawasan oleh   mengingatkan, hendaknya upaya
            DPR RI.                           meningkatkan penerimaan pajak
              Lebih lanjut Amir mengatakan,   harus memperhatikan kepentingan
            keberadaan Komisi XI DPR RI akan   masyarakat dengan tingkat
            terus berkontribusi positif dalam   ekonomi yang tidak kuat.
            pengawasan realisasi penggunaan   Hergun memastikan, Komisi
            keuangan negara oleh para mitra   XI DPR RI siap membahasnya
            kerjanya. Tak lupa Komisi XI DPR   dengan pemerintah mencari
            RI mendalami berbagai isu terkait   solusi perbaikan penerimaan
            keuangan dengan harapan mendorong   pajak tanpa harus
            transparansi dan akuntabilitas    mengorbankan kepentingan
            penggunaan keuangan negara oleh   masyarakat kecil. lah/sf
            para mitra kerja yang ada.
              Saat ini, Komisi XI DPR RI tengah
            memiliki beberapa agenda legislasi
            seperti pembahasan Rancangan
            Undang-Undang Ketentuan Umum
            dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP)
            dan RUU Hubungan Keuangan antara
            Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
            “Kami telah mengundang pakar, untuk
            lebih      lanjut akan dibincangkan
                          dengan pemerintah,”
                           terang Amir.
                             RUU KUP














                                      Anggota Komisi XI DPR RI
                                      Heri Gunawan. Foto: Arief/nvl



                                                                        TH. 2021      EDISI 201      PARLEMENTARIA        37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42