Page 37 - MAJALAH 201
P. 37
HUT DPR RI KE-76 TAHUN
para mitra kerjanya berbagai hal menjadi upaya pemerintah dalam
seperti rencana kerja tahunan, realisasi mengoptimalkan sistem perpajakan PEMERINTAH
anggaran, serta penyajian dan kualitas nasional.
laporan tahunan. Dalam kesempatan yang berbeda, HARUS MAMPU
Amir menekankan peran Komisi XI Anggota Komisi XI DPR RI Heri MENGGENJOT
DPR RI dengan pelaksanaan tugas Gunawan menyuarakan pentingnya
itu, harapannya dapat berkontribusi pemerintah untuk menyegerakan PENERIMAAN
dalam membantu pemerintah untuk reformasi perpajakan. Hergun, sapaan
terus memperbaiki kinerjanya. Ia akrabnya mengatakan, pemerintah PERPAJAKAN DAN
juga turut menegaskan dalam rangka harus mampu menggenjot penerimaan PNBP UNTUK DAPAT
melaksanakan fungsi dan tugas perpajakan dan Penerimaaan Negara
serta wewenang Komisi XI DPR RI Bukan Pajak (PNBP) untuk dapat MENDANAI APBN.
sebagai Alat Kelengkapan Dewan mendanai APBN. “Maka reformasi
(AKD) yang telah lama eksis, maka perpajakan pertama-tama harus
pihaknya berkomitmen menjaga menyasar pondasi strukturalnya,” sebut
kinerja dan kepercayaan publik Hergun.
dalam melaksanakan fungsi legislasi, Namun politisi Partai Gerindra itu
penganggaran dan pengawasan oleh mengingatkan, hendaknya upaya
DPR RI. meningkatkan penerimaan pajak
Lebih lanjut Amir mengatakan, harus memperhatikan kepentingan
keberadaan Komisi XI DPR RI akan masyarakat dengan tingkat
terus berkontribusi positif dalam ekonomi yang tidak kuat.
pengawasan realisasi penggunaan Hergun memastikan, Komisi
keuangan negara oleh para mitra XI DPR RI siap membahasnya
kerjanya. Tak lupa Komisi XI DPR dengan pemerintah mencari
RI mendalami berbagai isu terkait solusi perbaikan penerimaan
keuangan dengan harapan mendorong pajak tanpa harus
transparansi dan akuntabilitas mengorbankan kepentingan
penggunaan keuangan negara oleh masyarakat kecil. lah/sf
para mitra kerja yang ada.
Saat ini, Komisi XI DPR RI tengah
memiliki beberapa agenda legislasi
seperti pembahasan Rancangan
Undang-Undang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP)
dan RUU Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
“Kami telah mengundang pakar, untuk
lebih lanjut akan dibincangkan
dengan pemerintah,”
terang Amir.
RUU KUP
Anggota Komisi XI DPR RI
Heri Gunawan. Foto: Arief/nvl
TH. 2021 EDISI 201 PARLEMENTARIA 37
