Page 39 - MAJALAH 201

HUT DPR RI KE-76 TAHUN

Anggota Komisi VI DPR Supratman Andi Agtas. Foto: Oji/nvl
SOSISALISASIKAN PROLEGNAS angarn dan pengawan serta semkain Cipta Kerja (Ciptaker). Antara lain,
Baleg DPR RI mempunyai kewajiban mawas diri dalam membawa kedudukan kemudahan dalam mendaftarkan
menyosialisasikan Prolegnas yang telah dan kehormatan sebagai anggota DPR. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI),
disusun oleh DPR RI bersama dengan serta kemudahan dalam mendirikan
pemerintah kepada masyarakat luas. UU CIPTAKER UNTUK INDONESIA Perusahaan Terbuka (PT) Perseorangan
Sosialisasi ini sangat diperlukan agar LEBIH MAJU dan berbiaya murah.
masyarakat dapat mengetahui dan juga DPR berupaya menghasilkan undang- “Sehingga, ada kepastian legalitas
terserap aspirasinya. undang yang berkualitas di tengah bagi pelaku usaha Usaha Mikro Kecil
Ada beberapa sasaran yang pandemi Covid-19. Dalam menjalankan dan Menengah (UMKM). Lalu, kebijakan
hendak dicapai Baleg dari sosialisasi politik legislasi DR juga memperhatikan kemudahan berusaha, untuk semua
ini. Pertama terjalinnya komunikasi asas dalam pembentukan undang- pelaku usaha, mulai dari UMKM,
dengan seluruh elemen masyarakat undang yang meliputi tujuan Koperasi, sampai usaha besar. Serta,
dan Pemerintah Daerah terkait proses pembentukan, substansi yang tepat, penguatan kelembagaan UMKM dan
pembentukan Undang-Undang yang dapat dilaksanakan, bermanfaat, Koperasi melalui berbagai kemudahan
sudah ditetapkan dalam Prolegnas dan keterbukaan, sehingga dapat dan fasilitas berusaha,” imbuh
RUU Prioritas Tahun 2021 dan menghasillkan produk legislasi yang Supratman.
Perubahan Prolegnas Tahun 2020- berkualitas. RUU Cipta Kerja mengatur tentang
2024,” papar Wakil Ketua Baleg Ibnu Di tengah situasi pandemi yang peningkatan perlindungan kepada
Multazam penuh ketidakpastian dan dinamika pekerja dan Pemerintah menerapkan
Dengan adanya sosialisasi ini, aspirasi masyarakat yang tinggi, DPR RI Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
masyarakat dapat mengetahui rencana telah menyelesaikan pembahasan dan (JKP). Yakni dengan tidak mengurangi
pembentukan Undang-Undang yang mengesahkan RUU Cipta Kerja yang manfaat JKK, JKm, JHT, dan JP yang
akan mengatur kehidupan masyarakat merupakan omnibus law pertama di tidak menambah beban iuran dari
dan dalam proses pembentukan Indonesia, yang diharapkan menjadi pilar pekerja atau pengusaha.
undang-undang tersebut. utama reformasi struktur di negara ini “RUU Cipta Kerja juga menerapkan
“Masyarakat juga dapat memberikan Dalam laporannya pada rapat pengaturan mengenai kebijakan
masukan-masukan, sehingga pada paripurna DPR RI, Ketua Badan Legislasi kemudahan berusaha di kawasan
akhirnya setiap RUU yang akan (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas ekonomi, pelaksanaan invetasi
ditetapkan menjadi Undang-Undang menyampaikan hal-hal pokok dalam pemerintah pusat dan proyek strategis
senantiasa mencerminkan kebutuhan pembahasan Daftar Inventarisasi nasional. Serta pelayanan administrasi
dan aspirasi masyarakat,” pungkasnya. Masalah (DIM) yang selanjutnya pemerintahan untuk memudahkan
DPR terus menyempurnakan disepakati sebagai hasil pembahasan prosedur birokrasi dalam rangka cipta
kinerjannya dalam fungsi legislasi, Rancangan Undang-Undang tentang kerja,” tandas Supratman. lrnm/es

TH. 2021 EDISI 201 PARLEMENTARIA 39