Page 22 - BULETIN 1159

BULETIN Parlementaria
BULETIN

Legislator Dorong
ANSUS - DPR RI Regulasi Otsus Percepat

Pembangunan di Papua

P
nggota Pansus Rancangan
Undang-Undang Otonomi
Khusus (RUU Otsus)
A Papua Trifena M. Tinal
mengharapkan perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otsus Papua
dapat mendorong pembangunan di
bumi cenderawasih. Hal itu Trifena
sampaikan sebagai pandangan
akhir Fraksi Partai Golkar terkait
pembahasan RUU Otsus Papua.
“Fraksi Golkar sepakat kebijakan
Otsus diharapkan tak hanya atasi
keamanan, namun juga mempercepat
pembangunan di Papua,” ujarnya saat
raker Pansus Otsus Papua dengan
Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan serta Menteri Hukum
dan HAM di Gedung Nusantara,
Senayan, Jakarta, Senin (12/7). Yang
pada akhirnya, UU Otsus yang baru
didorong agar dapat meningkatkan Anggota Pansus RUU Otsus Papua Trifena M. Tinal menyerahkan pandangan fraksinya kepada Mendagri dan
Menkeu saat raker Pansus Otsus Papua. Foto: Arief/Man
taraf hidup masyarakat Papua.
Tak lupa, perubahan kedua regulasi
tersebut juga diharapkan dapat Lebih lanjut, ia juga mendorong upaya perguruan tinggi. “Pembinaan dan
menegakkan HAM dan supremasi memperbaiki kualitas demokrasi pengawasan diharapkan berjalan baik
hukum demokrasi, mendorong secara umum dengan peningkatan agar benar-benar tepat sasaran dan
pengakuan hak-hak dasar Orang partisipasi OAP. Oleh karena itu, mampu meningkatkan kesejahteraan
Asli Papua (OAP) dan penerapan tata Fraksi Golkar merasa perlu dilakukan rakyat Papua,” terangnya.
kelola pemerintahan yang lebih baik tindakan afirmasi politik. Pada akhirnya, Fraksi Golkar
dan optimal. Selain itu, Fraksi Golkar Sementara itu, berkaitan mengapresiasi setinggi-tingginya
juga memberikan beberapa catatan dengan pembinaan terhadap hasil pembahasan Pansus Otsus
terhadap perubahan UU Otsus seperti pengelolaan dana otsus, Fraksi Papua yang tetap berjalan lancar dan
perluasan kewenangan daerah. Golkar memandang perlunya prinsip produktif di tengah pandemi.
“Hal itu merupakan aspirasi daerah keadilan, transaparan, akuntabel “Semoga ini bermanfaat luas bagi
agar menciptakan kemandirian dan tepat sasaran pada rangkaian masyarakat Papua. Kami, dari Fraksi
penyelenggaraan pembangunan. pengelolaan tersebut. Dari sisi Partai Golkar, menyetujui RUU hasil
Kemandirian ini diperlukan karena pengawasan dana otsus, Trifena pembahasan Pansus supaya dibawa
daerah kabupaten/kota lebih menyampaikan, perlu koordinasi ke Rapat Paripurna agar disahkan
memahami kebutuhan masyarakat berbagai pihak meliputi kementerian/ menjadi UU,” pungkas politisi dapil
di tingkat akar rumput,” urai Trifena. lembaga, DPR hingga DPRD, BPK dan Papua tersebut. ah/sf

22 Nomor 1159/III/VII/2021 • Juli 2021