Page 17 - BULETIN 1159

RUU Penghapusan Kekerasan
BALEG - DPR RI Perlindungan Bagi Korban
Seksual Beri Jaminan

nggota Badan Legislasi “Menurut saya penting dalam proses paling valid kalau menurut saya, sumber
(Baleg) DPR RI Taufik yang berjalan ini kita bisa meluruskan yang primer,” terang legislator dapil
Basari menegaskan kesalahpahaman yang terjadi. Caranya Lampung I itu.
A Rancangan Undang- dengan dialog dan edukasi,” ujar Menurut Taufik, hal tersebut
Undang Penghapusan Kekerasan Taufik dalam Rapat Dengar Pendapat seharusnya diperhatikan dan dibahas
Seksual (RUU PKS) berusaha Umum (RDPU) Baleg dengan sejumlah dalam penyusunan RUU PKS. “Dan
memberikan jaminan perlindungan bagi narasumber terkait penyusunan RUU itu topiknya, jadi bukan hal-hal yang
korban kekerasan seksual, termasuk Penghapusan Kekerasan Seksual di tidak relevan yang tidak berhubungan
pemulihan korban. Menurutnya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dengan RUU ini. Misalnya isu
terdapat kesalahpahaman sejumlah Selasa (13/7). kebebasan seksual lah, pembebasan
kelompok masyarakat yang justru Politisi dari F-NasDem itu menyebut penggunaan pakaian, ketakutan atas
menghambat pembahasan dan ada upaya untuk menggagalkan gerakan feminis dan sebagainya,”
pengesahan. pembahasan RUU PKS. Salah satunya sambung Taufik.
menuding RUU PKS melegalkan lesbian, Karena itu, kesalapahaman ini
gay, biseksual, dan transgender (LGBT) harus diluruskan agar tidak terjadi
serta mendukung pergaulan bebas. salah kaprah dalam memahami RUU
“Salah kaprah terhadap RUU ini dengan PKS. Ia menyebut berdasarkan data
mengaitkan mendukung LGBT,” katanya. Komisi Nasional (Komnas) Perempuan,
Dia menegaskan RUU PKS sama kasus kekerasan selama pandemi
sekali tidak membahas isu tersebut. Covid-19 masih tinggi. Sebanyak
Sebaliknya, RUU ini justru memberikan 4.849 orang mengalami kekerasan
kepastian perlindungan bagi korban seksual sepanjang 2020. “Dengan
kekerasan seksual. Beleid tersebut juga tingginya jumlah korban pelecehan
menjamin pemulihan korban. seksual, seharusnya menjadi alarm
Sebab, substansi yang bagi semua pihak agar mengawal
diatur berdasarkan dan mengesahkan RUU PKS menjadi
data, fakta, dan undang-undang,” tandasnya.
pengalaman korban RDPU menghadirkan sejumlah
kekerasan. narasumber di antaranya perwakilan
“Menurut saya Koalisi Perempuan Indonesia (KPI),
pengalaman pahit Kongres Ulama Perempuan Indonesia
korban itu adalah (KUPI), hingga Psikolog Tenaga Ahli
fakta. Dasar Psikolog Klinis di Pusat Pelayanan
yang seperti ini Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
kalau kita bicara Anak (P2TP2A).
metodologi Selain itu, Baleg DPR RI juga
maka ini dasar yang mengundang Dosen Fakultas Hukum
UGM, Cendikiawan Muslimah Dosen
Paskasarjana Perguruan Tinggi Ilmu
Qur’an (PTIQ) Jakarta, dan Guru Besar
Anggota Baleg DPR RI
Taufik Basari. Hukum Pidana, Fakultas Hukum
Foto: Jaka/Man
Universitas Indonesia. ann/sf

Nomor 1159/III/VII/2021 • Juli 2021 17