Page 16 - BULETIN 1159

BULETIN Parlementaria
BULETIN

RUU KUP Dorong
OMISI XI - DPR RI Keberlanjutan Reformasi

Perpajakan Nasional

K
akil Ketua Komisi XI untuk melakukan reformasi struktural di Adapun RUU KUP kali ini memuat
DPR RI Amir Uskara bidang perpajakan. lima kelompok materi utama yang
mengatakan, bidang masing-masing di dalamnya berisi
W perpajakan Indonesia pengaturan-pengaturan tertentu. Kelima
telah mengalami perjalanan panjang itu ialah terkait perubahan materi
dalam mereformasi sistemnya. Hasil UU KUP, perubahan materi UU PPh,
dari perjalanan panjang tersebut telah perubahan materi UU PPN, perubahan
membawa sistem perpajakan menjadi RUU KUP DIRANCANG materi UU Cukai dan rencana
lebih sustainable. UNTUK MELETAKKAN pengenaan pajak karbon. ah/es
Komisi XI DPR RI mendorong agar PONDASI SISTEM
Perubahan Kelima atas Undang-Undang PERPAJAKAN YANG
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan ADIL, SEHAT, EFEKTIF
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
ini dapat menangkap perubahan zaman. DAN AKUNTABEL.
Serta menjadikan penerimaan pajak JUGA MEMBANGUN
sebagai sumber pendapatan negara PONDASI PERPAJAKAN
yang penting. DALAM RANGKA
“RUU KUP dirancang untuk KEBERLANJUTAN
meletakkan pondasi sistem perpajakan REFORMASI PERPAJAKAN
yang adil, sehat, efektif dan akuntabel.
Juga membangun pondasi perpajakan UNTUK MENJAWAB
dalam rangka keberlanjutan reformasi BERBAGAI TANTANGAN
perpajakan untuk menjawab berbagai
tantangan,” ujar Amir dalam Rapat
Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi
XI DPR RI dengan pakar perpajakan
secara virtual, Selasa (13/7). Wakil Ketua Komisi XI
Selain itu, Amir mengungkapkan DPR RI Amir Uskara.
Foto: Andri/Man
bahwa agenda reformasi perpajakan
Indonesia juga dipengaruhi oleh
dinamika perubahan dunia usaha dan
tren perpajakan global. Globalisasi
ekonomi dan perkembangan teknologi
informasi telah membawa perubahan
fundamental terhadap sistem
perekonomian global.
“Hal itu ditandai dengan maraknya
transaksi lintas negara dan transaksi
ekonomi digital,” sebut politisi PPP itu.
Oleh karenanya, pemerintah sebagai
pihak pengusul RUU KUP, menilai saat
ini merupakan momentum yang tepat

16 Nomor 1159/III/VII/2021 • Juli 2021