Page 21 - BULETIN 1144

BULETIN Parlementaria

BK DPR Gali Masukan RUU

tentang Provinsi NTT

agar membuat sebuah konsep RUU
yang betul-betul sesuai dengan kondisi
dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh
daerahnya. Oleh sebab itu dibutuhkan
peran dan kontribusi selain dari akademisi
juga tokoh-tokoh masyarakat.
“Saya berharap nantinya RUU ini
dapat mengembangkan ciri khas yang
dimiliki oleh suatu daerah yang nantinya
disesuaikan dengan kondisi didaerahnya
baik itu budaya maupun dari sisi
geografisnya,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama hadir
sebagai narasumber, akademisi fakultas
hukum Universitas Nusa Cendana
Simplexius Asa memberikan masukan
Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul saat membuka acara FGD di Kupang, NTT. Foto: Tiara/nvl agar di dalam RUU tentang Provinsi NTT
nantinya hal-hal filosofis dan teoritis bisa
usat Perancangan ditambahkan lagi di dalam RUU,” jelas terakomodir khususnya studi sosiologis
Undang-Undang Badan Sensi sapaan akrabnya saat membuka tentang masyarakat NTT. Menurutnya nilai-
Keahlian (BK) Sekretariat acara FGD di Kupang, NTT, Rabu (24/3). nilai kearifan lokal bisa digunakan untuk
P Jenderal (Setjen) DPR RI Masukan-masukan yang sudah merumuskan alasan filosofis di dalam
menyelenggarakan Focus Group disampaikan lanjut Sensi, diharapkan pembentukan RUU tentang Provinsi NTT.
Discussion (FGD) dengan tema sesuai dengan perkembangan hukum “Perlu didiskusikan lebih matang lagi
”Penyusunan Naskah Akademik dan dan perkembangan politik, ekonomi, agar RUU ini dapat membantu akselerasi
Rancangan Undang-Undang (RUU) sosial-budaya, potensi daerah, serta pembangunan di NTT agar nantinya
tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur kemajuan teknologi, informasi, dan NTT diharapkan dapat bangkit mengejar
(NTT) untuk Peningkatan Pembangunan komunikasi, dalam rangka menciptakan ketertinggalan yang ada itu harapan kita.
dan Kesejahteraan Masyarakat”. Melalui otonomi daerah yang berdaya saing. Jadi jangan sampai membuat regulasi
FGD ini, Kepala BK DPR RI Inosentius Namun tetap berpedoman kepada hanya untuk berorientasi pada proyek tapi
Samsul mengatakan sebagai suatu prinsip otonomi daerah yang berlaku tidak menolong masyarakat NTT untuk
upaya untuk mendapatkan masukan saat ini dan dalam prinsip NKRI. mengejar ketertinggalan itu pesan penting
dalam membentuk undang-undang “Oleh karena itu diperlukan peran yang menurut saya perlu,” harapnya.
yang sesuai dengan perkembangan dan dukungan dari seluruh pemangku Untuk diketahui, Undang-Undang
yang dibutuhkan oleh masing-masing kepentingan (stakeholder) yang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
daerah. diselenggarakan melalui forum ini, Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat
“Kita hari ini menerima masukan dari untuk menggali lebih dalam terkait I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan
masyarakat terutama stakeholder yang penyusunan Naskah Akademik dan Nusa Tenggara Timur belum memuat
ada di Provinsi NTT, saya kira banyak RUU tentang Provinsi NTT, sehingga karakteristik dan potensi daerah serta
sekali masukan yang perlu diperhatikan. dapat berdiskusi dan memberi masukan belum dapat menjawab berbagai
Sehingga saya menyarankan barangkali kepada BK DPR sebagai sistem permasalahan yang dihadapi Provinsi NTT.
ada hal-hal yang tidak perlu dimasukan pendukung di DPR RI,” tutur Sensi. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan
dalam naskah akademik dan khawatir Lebih lanjut Sensi menambahkan, yang bersifat penyesuaian terhadap
menimbulkan persoalan, perlu dengan diadakannya FGD terkait Provinsi NTT yang sejalan dengan Undang-
dirumuskan ulang. Dan juga apabila ada masukan RUU tentang Provinsi NTT ini Undang Dasar Negara Republik Indonesia
hal-hal yang belum dimuat nantinya bisa dapat memberi ruang kepada daerah Tahun 1945. tra/es

20 Nomor 1144/I/IV/2021 • April 2021 Nomor 1144/I/IV/2021 • April 2021 21