Page 19 - BULETIN 1144
P. 19

BULETIN   Parlementaria




       KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA





















                 Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun ditetapkan sebagai pimpinan Panitia Khusus RUU tentang Perubahan Kedua  Atas UU Nomor 21 tahun 2001
                 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (RUU Otsus Papua). Foto: Runi/nvl
                 Komaruddin                                                      perkembangan serta pembangunan

                                                                                 yang ada di Provinsi Papua. 
                                                                                   Azis mengatakan saat ini Pansus
                 Watubun Pimpin                                                  tersebut akan mempersiapkan
                                                                                 pembahasan penyelarasan Daftar
                                                                                 Inventarisasi Masalah (DIM) dengan
                 Pembahasan Revisi                                               pemerintah. Hal tersebut juga
                                                                                 telah diamanatkan Presiden dalam
                                                                                 Surat Presiden kepada DPR RI. Ia
                 UU Otsus Papua                                                  menambahkan, pro kontra yang saat
                                                                                 ini terjadi, akan diselesaikan melalui
                                                                                 DIM tersebut. 
                                                                                   “Poin tersebut meliputi dampak
                                                                                 kelanjutan proses otsus, Yang kedua,
                          nggota Komisi II DPR   memperjuangkan RUU ini.         proses pemekaran, baik kabupaten
                          RI Komarudin Watubun     “Diharapkan RUU dalam Pansus ini   kota maupun provinsi. Dan yang
                          akhirnya ditetapkan    dapat segera diselesaikan dan mulai   ketiga strategi pembangunan.
                 A sebagai pimpinan              bekerja kepada teman-teman yang   Serta keempat, strategi dalam hal
                 Panitia Khusus (Pansus) Rancangan   mendapat kepercayaan amanah dari   melakukan peningkatan kesejahteraan
                 Undang-Undang tentang Perubahan   Fraksi untuk memimpin Pansus ini.   di dalam masyarakat. Apakah
                 Kedua  Atas UU Nomor 21 tahun 2001   Hari ini saya juga sudah menyarankan   pembahasan ini memunculkan
                 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi   (agar Pansus) mulai bekerja,” terang   kata sepakat atau tidak, ini nanti
                 Papua (RUU Otsus Papua). Dalam   Azis di Gedung Nusantara II DPR RI,   berkembang dalam DIM,” ujar politisi
                 rapat pemilihan yang dipimpin Wakil   Senayan, Jakarta, Selasa (30/3).   Fraksi Partai Golkar itu. 
                 Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin,   Selain diketuai Komarudin, RUU   Mengenai isu penolakan tentang
                 legislator dapil Papua itu terpilih   Perubahan tentang Otsus Papua   otsus Papua yang berkembang di
                 secara aklamasi.                ini juga menetapkan tiga wakilnya.   sana, Azis meminta seluruh pihak
                   Delapan Fraksi sepakat memilih   Nama-nama tersebut adalah Agung   melihat dengan cermat tentang
                 Komarudin, hanya Fraksi PPP yang   Widiantoro (F-Golkar, dapil Jawa   representasi dari penolakan tersebut.
                 tidak hadir dan dianggap tidak   Tengah IX), Yan Permenas (F-Gerindra,   Penolakan itu harus dilihat dulu. Kita
                 memberikan suaranya. Mewakili   dapil Papua), dan Marthen Douw   lihat nanti yang berkembang, apakah
                 pimpinan, Azis mengaku lega terhadap   (F-PKB, dapil Papua). Pansus ini   penolakan itu bisa merepresentasikan
                 penetapan ini. Sebab dalam tahapan   diharapkan dapat memberikan   seluruh masyarakat atau hanya
                 rapat sebelumnya sempat terjadi   sumbangsih bagi penyelesaian dan   sempalan-sempalan,” tukas Pimpinan
                 perbedaan pandangan dalam upaya   strategi terhadap pertumbuhan dan   DPR RI Bidang Korpolkam itu.    er/sf


 18  Nomor 1144/I/IV/2021  •  April 2021                                            Nomor 1144/I/IV/2021  •  April 2021  19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24