Page 6 - BULETIN 1164
P. 6
BULETIN Parlementaria
Presiden Jokowi
I
R
R
P Apresiasi UU Cipta Kerja
D
-
A
N sebagai Lompatan Kemajuan
R
U
P
I
R
A
P
residen Republik
Indonesia Joko Widodo
mengapresiasi Undang-
P Undang Cipta Kerja (UU
Ciptaker) sebagai suatu lompatan
kemajuan. Menurut Jokowi, UU
Ciptaker bersama dengan Lembaga
Pengelola Investasi, dan Sistem
One Single Submission (OSS)
Berbasis Risiko menjadi bagian
dari lompatan kemajuan yang
dampaknya bukan hanya pada
peningkatan produktivitas, daya
saing investasi dan ekspor, tapi juga
pada penciptaan lapangan kerja yang
berkualitas dan pemulihan ekonomi
yang berkelanjutan.
“Capaian ini harus terus dijaga
momentumnya. Reformasi struktural
harus terus diperkuat,” jelas Jokowi
saat menyampaikan pidato tentang
Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) Tahun
Anggaran 2022 Beserta Nota
Keuangannya, pada Rapat Paripurna
Pembukaan Masa Persidangan DPR Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Foto: Devi/Man
RI di Gedung Nusantara, Senayan,
Jakarta, Senin (16/8). Rapat dipimpin
langsung oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) persen dengan tingkat inflasi yang optimisme dan kehati-hatian,” papar
Puan Maharani. terkendali di angka 1,52 persen year Jokowi di hadapan Rapat Paripurna.
Menurut Jokowi, sejak awal of year (yoy). Diketahui, UU Ciptaker telah
pandemi, Pemerintah bersama Jokowi menambahkan, di tahun disahkan dan ditandatangani oleh
DPR RI telah menggunakan APBN 2022, Indonesia masih dihadapkan Presiden Jokowi pada 2 November
sebagai instrumen kontra-siklus yang pada ketidakpastian yang tinggi. 2020 dan menjadi UU Nomor 11
mengatur keseimbangan rem dan Termasuk tantangan global, Tahun 2020. Melalui metode omnibus
gas, mengendalikan penyebaran seperti ancaman perubahan iklim, law, UU ini merevisi sekitar 79 UU
COVID-19, melindungi masyarakat peningkatan dinamika geopolitik, dan 1.239 pasal menjadi 15 bab dan
rentan, dan sekaligus mendorong serta pemulihan ekonomi global yang 174 pasal yang mencakup 11 klaster
kelangsungan dunia usaha. Kebijakan tidak merata. “Karena itu, APBN tahun dari kementerian dan lembaga terkait.
tersebut membuahkan hasil, yaitu di 2022, harus antisipatif, responsif, dan UU ini pun turut mengatur Program
kuartal kedua 2021, perekonomian fleksibel merespons ketidakpastian, Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi
Indonesia mampu tumbuh 7,07 namun tetap mencerminkan masyarakat Indonesia. rdn/sf
6 Nomor 1164/IV/VIII/2021 • Agustus 2021
