Page 9 - BULETIN 1164

Ketua DPD:
I antara eksekutif dan Lllegislatif.
R
R DPD RI sendiri mendukung adanya
P Pandemi Lahirkan Pokok-Pokok Haluan Negara atau
D PPHN dalam konstitusi. Melalui
- PPHN itu harus mampu dirumuskan
A kedaulatan energi, kemandirian
N Pemikiran Baru pangan, ketahanan sektor kesehatan,
R
U sosial, ekonomi, dan pertahanan
P keamanan bangsa. Termasuk dalam
I
R hal ini adalah kesejahteraan dan
A
P
andemi Covid-19 telah
menciptakan perspektif baru
untuk bertahan hidup dan
P menyongsong tantangan
masa depan. Pemikiran-pemikiran baru
lahir untuk menghindari bangsa ini
terjerembab ke dalam krisis pandemi
yang sama ke depan. Bahkan pandemi
Covid-19 yang sùdah berlangsung
hampir dua tahun ini, malah melahirkan
peluang dan imajinasi baru. Setiap
individu pasti akan berpikir keras
melawan tekanan krisis akibat pandemi.
“Krisis global yang dipicu pandemi
Covid-19 juga melahirkan peluang-
peluang baru, imajinasi-imajinasi
baru, dan pemikiran-pemikiran baru,
untuk membangun kehidupan baru
yang dibayangkan bisa menghindari
terjadinya krisis serupa di masa depan.
Karena setiap krisis besar biasanya
melahirkan revolusi pemikiran untuk
menjawab perubahan. Dan setiap
negara yang memasuki transisi menuju Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyambut kedatangan Presiden dan Wakil Presiden. Foto: Devi/Man
era baru, sering ditandai dengan
perubahan konstitusi,” papar Ketua pasti sedang berpikir menghadapi era kemakmuran daerah di seluruh
DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti baru pasca-pandemi. Indonesia.
menyampaikan hal ini dalam pidato Menurut La Nyalla, saat ini hampir “Kita harus memastikan Energi
pembukaan Sidang Bersama DPR RI semua bangsa memasuki era disruptif Baru Terbarukan menjadi prioritas.
dan DPD RI, di Gedung Nusantara, di semua lini. “Dunia dengan tatanan Termasuk keberanian kita sebagai
Senayan, Jakarta, Senin (16/8). baru perlu dijawab dengan kesiapan bangsa besar untuk memanfaatkan
Merujuk pada pengalaman Indonesia kita secara fundamental. Dengan nuklir sebagai pembangkit energi
di tahun 1999 hingga 2002 silam yang menentukan arah kemandirian dan yang relatif lebih murah. Kemandirian
berawal dari krisis ekonomi dan politik, kedaulatan bangsa, sebagai bagian pangan mutlak harus menjadi solusi
akhirmya membawa pada perubahan kesiapan kita menyongsong perubahan yang harus kita wujudkan dengan
konstitusi. Sistem politik baru yang global dan tata dunia baru. Apalagi, ada bonus iklim negara tropis yang
lebih demokratis pun terbentuk. Saat ancaman bencana di depan mata, yaitu berada di lintasan khatulistiwa dengan
ini sudah 19 tahun amandemen UUD perubahan iklim global,” ungkap La sumber daya hutan, daratan, dan
1945 berlalu. Hampir serupa dengan Nyalla dalam pidatonya. laut yang melimpah,” ulasnya, seraya
itu, Bangsa Indonesia kini sedang Dalam konteks tersebut, Indonesia menambahkan, “Ancaman perang masa
menghadapi krisis akibat pandemi harus memiliki arah kebijakan depan adalah perebutan sumber daya
Covid-19. Semua komponen bangsa yang telah disepakati bersama, pangan dan air bersih.” mh/sf

Nomor 1164/IV/VIII/2021 • Agustus 2021 9