Page 6 - BULETIN 1281

BULETIN Parlementaria

DPR Temukan Ketidaksesuaian
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Juknis Pemilu terkait Identitas

Kependudukan

KOMISI II nggota Komisi II DPR kependudukan dari pemilih di UU bahwa hanya KTP elektronik
Regulasi Juknis KPU menyatakan
RI Haeny Relawati
Nomor 7 tahun 2017 pasal 348 sudah
mengungkapkan cukup jelas dijelaskan tetapi KPU yang menjadi syarat identitas
temuan krusial terkait menyampaikan bahwasanya yang kependudukan pemilih, sementara
A Juknis Pemilu di harus dibawa adalah KTP elektronik,” UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal 348
beberapa provinsi yang dianggap urainya saat rapat kerja reses di Ayat 2 memungkinkan penggunaan
tidak sejalan dengan Undang- Surabaya,(7/2). dokumen lain seperti kartu keluarga
Undang. Dalam meneliti regulasi yang memiliki foto pemilih.
yang dikeluarkan oleh KPU, Haeny “Sedangkan di dalam penjelasan
Relawati menyoroti perbedaan pasal 348 ayat 2 UU Nomor 7 tahun
antara Juknis KPU dan UU Nomor 7 2017 bahwa bukan hanya KTP tetapi
tahun 2017 Pasal 348 Ayat 2 terkait identitas kependudukan lainnya,”
persyaratan identitas kependudukan SAYA JUGA tambahnya.
pemilih. MENDORONG APARAT Haeny Relawati menekankan
“KPU yang menyatakan bahwa PENEGAK HUKUM urgensi kepatuhan terhadap
itu bertentangan dengan UU peraturan perundang-undangan
atau mohon maaf tepatnya tidak AGAR BISA RESPONSIF dalam penyelenggaraan Pemilu.
sesuai kutipannya dengan perintah DALAM MERESPON “Juknis KPU yang menyatakan
undang-undang dalam hal ini adalah FENOMENA INI hanya KTP elektronik sebagai syarat
menyangkut tentang identitas DAN MENGAMBIL identitas kependudukan pemilih
LANGKAH TERUKUR bertentangan dengan Undang-
DEMI TERCIPTANYA Undang. Persyaratan tersebut
perlu mengakomodasi identitas
SUASANA YANG kependudukan lainnya,” ujarnya.
NYAMAN DAN Dalam respon terhadap
KONDUSIF. temuannya, Haeny Relawati
mendorong KPU untuk segera
memperbaiki Juknis yang tidak
sejalan dengan Undang-Undang.
“Perbaikan pada Juknis KPU perlu
dilakukan dengan cepat untuk
menghindari potensi masalah yang
dapat muncul akibat ketidaksesuaian
dengan Undang-Undang,”
tambahnya.
Dengan penemuan ini, Haeny
Relawati memastikan bahwa
persiapan Pemilu 2024 tetap berada
dalam koridor hukum, memberikan Scan QR
untuk berita
FOTO: GYS/PDT keyakinan kepada masyarakat akan
selengkapnya
keberlangsungan proses demokrasi
gys/aha
Anggota Komisi II DPR RI Haeny Relawati saat mengikuti rapat kerja reses di Surabaya,(7/2/2024). sesuai dengan aturan yang berlaku.

6 1281/III/II/2024 • Februari 2024