Page 13 - BULETIN 1211
P. 13

KOMISI VII  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Perpres BBM Harus Perbaiki


                            Distribusi BBM Bersubsidi






                             enyusul revisi
                             Peraturan Presiden
                             (Perpres) Nomor
                             191 Tahun 2014                                                                   FOTO: AZKA//NVL
               M yang mengatur
               BBM bersubsidi, diharapkan
               distribusi BBM bersubsidi kian
               membaik, sehingga tepat sasaran.
               BBM bersubsidi sangat terbatas
               volumenya, sehingga butuh regulasi
               yang memadai.
                  Anggota Komisi VII DPR RI
               Rofik Hananto mengemukakan
               pandangannya saat diwawancara
               eksklusif Parlementaria, Jumat
               (29/7). “Saya belum tahu persis isi
               revisinya, tetapi bayangan saya, revisi
               Perpres harus dapat memperbaiki
               distribusi BBM. Khusus yang sifatnya
               penugasan seperti pertalite dan solar                                                         Scan QR
                                                                                                             untuk berita
                                                                                                             selengkapnya
               harus lebih tepat sasaran karena
               volumenya terbatas,” imbuhnya.
                  Menurut Rofik, pertalite dan
               solar merupakan Jenis Bahan Bakar
               Khusus Penugasan (JBKP) yang    Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto.
               distribusinya diatur dan diawasi oleh
               BPH Migas. Stok pertalite memang   Ketika ditanya soal perang   Rofik melanjutkan, di dalam negeri,
               kerap kehabisan di sejumlah SPBU.   Rusia-Ukraina yang berdampak   disparitas harga antara BBM jenis
               Ini dilatari pergeseran penggunaan   langsung pada kenaikan harga   Pertamax (Rp12.500-12.750) dan
               BBM dari pertamax ke pertalite. Saat   minyak dunia dan pola konsumsi   Pertalite (Rp7.650) cukup besar. Wajar
               stok sudah tersedia, selalu terjadi   BBM, Rofik berpandangan, pada sisi   kalau terjadi pergeseran konsumsi
               antrian panjang kendaraan baik roda   produksi, kalau dilihat pergerakan   dari Pertamax ke Pertalite, khususnya
               dua maupun roda empat.          harga minyak mentah dunia,      bagi warga yang daya belinya masih
                   “Selain itu juga ada panic buying   khususnya Brent, trennya memang   cukup terbatas.
               dari masyarakat, salah satu faktornya   meningkat. Sejak 24 Februari 2022   “Tapi pemerintah sudah
               karena kebijakan Pertamina yang   ketika Rusia menyerang Ukraina,   merevisi asumsi harga minyak ICP
               akan mewajibkan pembelian pertalite   harga terus berada di level baru   menjadi USD100, sehingga terjadi
               dengan aplikasi MyPertamina per 1   yang lebih tinggi.          penambahan anggaran subsidi. Jadi,
               Agustus 2022 nanti untuk kendaraan   “Memang terjadi lonjakan sesaat   harga Pertalite yang merupakan
               roda empat,” urai politisi PKS tersebut.   di awal perang dan fluktuatif naik   JBKP (jenis BBM khusus penugasan)
               Sementara itu, Rofik mengungkapkan,   turun selama beberapa bulan, tetapi   tidak perlu naik harganya. Namun,
               stok solar di dapilnya (Purbalingga,   secara umum tetap bertengger di   karena ada pergeseran konsumsi
               Banjarnegara, Kebumen) masih aman,   level yang lebih tinggi dari sebelum   dari Pertamax, maka volume Pertalite
               karena sudah ada penambahan stok   perang Rusia-Ukraina,” katanya.   yang tersedia akan cepat habis di
               alokasi BBM bersubsidi.         Sementara pada sisi konsumsi,   SPBU,” tutup Rofik. l mh/aha


                                                                                 Nomor 1211/II/VIII/2022  •  Agustus 2022  13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18