Page 14 - BULETIN 1211
P. 14

BULETIN            Parlementaria                                 menjadi perhatian Komisi VIII DPR




            Komisi VIII Desak
    KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Pemerintah     dihadapi sebagai kelemahan
                                                                             RI. Saya menilai persoalan yang
                                                                             koordinasi antara beberapa
                                                                             kementerian terkait, perlu ada
                                                                             koordinasi yang baik dengan
                                                                             pemerintah daerah guna
            Tuntaskan Persoalan
                                                                             mendapatkan jalan keluar terbaik,
                                                                             pasalnya kebutuhan guru agama
                                                                             menyangkut kebutuhan yang
            Kekurangan Guru
                                                                             kebutuhan tidak bersifat praktis,
                                                                             namun ini sangat penting sebagai
            Agama di Daerah                                                  bersifat konstitusional. Walaupun
                                                                             amanat konstitusi yang benar-
                                                                             benar perlu digaris bawahi untuk
                                                                             memenuhi ketercukupan guru
                                                                             agama. Agama sangat penting
                                                                             untuk menyeimbangkan kehidupan
                                                                             manusia, di mana pendidikan agama
                                                                             diperlukan untuk menuntun kita
                                                                             berperilaku baik terhadap sesama
                                                                             mahluk hidup lainya. Oleh sebab itu,
                                                                             pendidikan agama tidak bisa diganti
                                                                             dengan pendidikan lain,” jelas Diah.
                                                                               Politisi PDI-Perjuangan itu
                                                                             menjelaskan, peranan guru agama
                                                                             tidak bisa diganti oleh guru mata
                                                                             pelajaran lain. Misalnya mata
                                                                           FOTO: RUNI/NVL  pelajaran agama Kristen namun
                                                                             diajar oleh guru agama Hindu, maka

                                                                             pemahaman pembelajaran berbeda
            Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat memimpin Kunker Reses Komisi VIII DPR RI ke Gianyar.  tidak akan bisa, karena dari segi
                                                                             dan juga agama Islam diajarkan
                       ekurangan guru agama   Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII   agama Hindu juga tidak bisa. Dengan
                       menjadi persoalan    DPR RI  dengan Wakil Bupati Gianyar   demikian peranan guru agama itu
                       yang sangat panjang   Anak Agung Gde Mayun, Ketua     sangat penting, sehingga hal ini
                       dan kerap terjadi    DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta,   perlu menjadi perhatian khusus.
            K di seluruh daerah,            Kepala Kantor Wilayah Kementerian   Oleh karena itu, Diah menekankan
            tak terkecuali di Kabupaten     Agama Provinsi Bali, Dinas Sosial,   persolan kurangnya guru agama di
            Gianyar, Provinsi Bali. Untuk itu,   BPBD, Direktur Pendidikan Hindu   sejumlah daerah ini akan menjadi
            Komisi VIII DPR RI mendesak agar   Ditjen Bimas Hindu Kementerian   catatan penting Komisi VIII DPR RI.
            Kementerian Agama, Kementerian   Agama RI I Gusti Made Sunarta,     “Saat ini kami telah membuat
            Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan   Kepala Seksi Bina Kelembagaan   Panitia Kerja (Panja) Keagamaan,
            Teknologi (Kemendikbud Ristek)   PTKIN Sub Direktorat Kelembagaan   salah satu pembahasan yang ada
            dan Kementerian Pendayagunaan   dan Kerjasama Direktorat         di dalamnya mengenai persoalan
            Aparatur Negera dan Reformasi   PTKI Ditjen Pendidikan Islam     kekurangan guru, serta berbagai
            Birokrasi (PAN-RB) serta pemerintah   Kemenag Lelis Tsuroya Herniatin,   pembahasan lainya seperti kelemahan
            daerah sebagai pemilik sumber   perwakilan Kementerian Sosial,   data, dan terakhir terkait proporsi
            data mampu berkoordinasi dengan   serta Kementerian Pemberdayaan   pendidikan keagamaan yang secara
            baik guna menuntaskan persoalan   Perempuan Perempuan dan        anggaran proporsi masih sangat   Scan QR
                                                                                                          untuk berita
            kekurangan guru yang ada saat ini.   Perlindungan Anak, di Aula Kantor   lemah di bandingkan pendidikan   selengkapnya
               Demikian diungkapkan Wakil   Bupati Gianyar, Bali,  Senin (1/8).   umum. Semoga dengan adanya
            Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka   “Persoalan yang mengemuka   panja ini bisa ada solusi dari berbagai
            usai memimpin pertemuan Tim     dalam pertemuan hari ini, perlu   persoalan,” ucap Diah. l rni/sf


            14  Nomor 1211/II/VIII/2022  • Agustus 2022
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19