Page 57 - MAJALAH 194

LIPUT AN KHUSUS

mempertimbangkan berbagai aspek,
baik sosial politik, hingga kerangka
hukum dalam menerjemahkan elemen
UNCAC menjadi bagian dari intervensi
parlemen,” imbuh Anggota Komisi I DPR
RI itu
Lebih lanjut, Fadli juga berkomitmen
mendorong adanya kerja sama antar-
parlemen dalam pemberantasan
korupsi pada satu platform bersama.
Dalam konteks ini, SEAPAC membuka
diri kepada setiap anggota parlemen,
mantan anggota parlemen, dan
organisasi-organisasi internasional
untuk dapat saling berkolaborasi.
Terlebih lagi bulan Juni mendatang
Majelis Umum PBB akan menggelar
Sidang Khusus Majelis Umum PBB
melawan korupsi United Nations-
General Assembly Special Session
Against Corruption (UNGASS)
2021. Hal itu menurut Fadli menjadi
momen penting bagi SEAPAC untuk
memperkuat kesadaran parlemen
Negara-negara Asia Tenggara, tentang
agenda global ke depan dalam konteks Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera. Foto : Geraldi/nvl
anti-korupsi dan tata pemerintahan yang
baik.
Anggota Parlemen, dapat tidak mencontoh atau melakukan hal MEMERANGI KORUPSI
memberikan perspektif parlementer serupa. Dengan kata lain, setidaknya
yang bermanfaat untuk membentuk pola tersebut dapat mengurangi BUKAN SEKEDAR
masa depan agenda anti korupsi angka korupsi di Indonesia dan MENGHUKUM PARA
global. Sebagai perwakilan rakyat, negara-negara Asia Tenggara lainnya.
penerima manfaat utama dari kebijakan Politisi dari F-PKS ini menjelaskan, PELAKU, TETAPI
publik, para anggota parlemen dapat jika mengacu pada laporan MENITIKBERATKAN
mengisi celah yang tidak diperkirakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
oleh otoritas pemerintah dengan dari International Transparency KEPADA LANGKAH
terlibat penuh, dalam proses dan (Transparansi Internasional) PREVENTIF.
pekerjaan keduanya, pada perumusan pergerakan memerangi korupsi di
dan implementasi UNGASS 2021 Indonesia juga negara – negara di
mendatang. kawasan ASEAN masih tergolong
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP rendah. segera bergerak memberantas korupsi,”
DPR RI Mardani Ali Sera menilai bahwa Di tahun 2019, hanya tiga Negara ungkapnya.
memerangi korupsi bukan sekedar Asia Tenggara yang mendapat skor di Diketahui, sesi Khusus Sidang Umum
menghukum para pelaku, tetapi atas 50, dengan skala 0 hingga 100, di PBB Melawan Korupsi (UNGASS)
menitikberatkan kepada langkah mana 0 sangat korup dan 100 sangat mendatang akan membahas langkah
preventif. bersih, yakni Brunei (60), Malaysia – langkah untuk mencegah dan
Dengan mendidik, khususnya (53), dan Singapura (85). Dengan kata memberantas korupsi dan memperkuat
melalui pendekatan agama, diharapkan lain hanya Singapura di peringkat tiga, kerjasama internasional. Diharapkan,
bisa menumbuhkan kembali moral dan Brunei Darussalam di peringkat perumusan UNGASS ini menjadi
seseorang untuk tidak kembali 30, sementara Indonesia di bawah momentum untuk memberikan
melakukan hal yang sama. Atau paling kedua negara tetangga. “Ini menjadi dorongan politik bagi gerakan
tidak, mencegah orang lain untuk lampu kuning bagi kita semua untuk antikorupsi global. l ann/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 57
TH. 2021 EDISI 194 PARLEMENTARIA 57