Page 23 - BULETIN 1227
P. 23
Media Parlemen Sebagai
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jembatan Informasi Kinerja DPR
yang butuh informasi atas kerja yang
informasi kinerja DPR dapat
Erma, sapaan akrabnya, saat hadir
dengan sumber terpercaya oleh
SETJEN semakin diperoleh secara valid dilakukan Anggota Dewan,” ujar
sebagai narasumber dalam Forum
masyarakat. Media massa yang
terhimpun dalam Koordinatoriat Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja
Wartawan Parlemen (KWP) DPR bertema ‘Refleksi Kinerja DPR
memiliki peran penting RI 2022 melalui Harmonisasi Peran
FOTO: RUNI/PDT sebagai support system dalam Media di Parlemen’ di Purwokerto,
mendukungz Parlemen Modern.
Jumat (25/11).
“Saya tidak lagi hanya berpikir
“Konsep parlemen modern
Anggota DPR RI Siti Mukaromah. mengharuskan adanya kerja untuk menjadi wakil di dapil saja
sama baik antara Anggota DPR tetapi juga seluruh rakyat Indonesia.
Scan QR nggota DPR RI dengan media yang menjadi Agar bagaimana kepentingan dan
untuk berita
selengkapnya Siti Mukaromah jembatan informasi. Oleh karena kebijakan dalam DPR seperti aspirasi
mengungkapkan itu, media berperan sangat perempuan dan anak itu juga
pentingnya dukungan strategis bagi DPR RI secara bagian dari yang harus diteriakkan,”
A media massa agar kelembagaan dan masyarakat tambahnya. l pun/aha
Mewujudkan Zero ODOL (Over Dimension Overload) 2023 pada Angkutan Barang
ODOL (Over Dimension dan Overload) merupakan pelanggaran lalu lintas pada kendaraan logistik atau angkutan barang seperti truk atau
pick-up yang mengubah dimensi pengangkut tidak sesuai standar dan mengangkut muatan melebihi batas beban yang telah ditetapkan
sehingga berdampak pada meningkatnya resiko kecelakaan, kerusakan jalan, polusi udara serta kerawanan terhadap kemacetan. Sepanjang
2022 saja telah terjadi 10 kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar di antaranya karena ODOL, salah satunya adalah kecelakaan truk trailer
yang terjadi di Bekasi disebabkan oleh kelebihan beban kendaraan hingga 20 ton dari batas kapasitas muatan kendaraan sehingga
menimbulkan korban meninggal. sebanyak 10 orang.
Pemerintah melalui UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Namun, dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kendaraan yang
Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 307 telah menetapkan sanksi melanggar ODOL masih terdapat kendala dan permasalahan dengan
kepada pelanggar ODOL berupa pidana kurungan paling lama uraian sebagai berikut:
dua bulan atau denda maksimal 500 ribu. Namun, jika melihat
tren pelanggaran ODOL yang fluktuatif dan sempat meningkat Berpotensi terjadi kepadatan/Kemacetan di ruas jalan arteri milik
6,17% dari 2019 ke 2020 serta masih adanya 154.766 kendaraan Pemkab Bekasi karena tidak memadai untuk dilintasi kendaraan
berat imbas penertiban ODOL di ruas tol Cibitung-Cilincing.
yang melanggar ODOL di empat bulan pertama 2021 maka perlu
adanya upaya dalam menyelesaikan permasalahan secara cepat Belum optimalnya jembatan timbang (UPPKB) dan pengawasan
dan berkelanjutan yang dilakukan setidaknya hingga tahun 2023. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perhubungan untuk
Berikut merupakan rincian pemeriksaan dan pelanggaran dari pemeriksaan dan penindakan rutin pada seluruh kendaraan logistik
tahun 2017 s.d 2021 (Jan-Apr): Belum kuatnya law enforcement dan dirasa kurang tegasnya sanksi
Jumlah Pelanggaran ODOL sehingga tidak berdampak pada pelanggar ODOL di jalan tol
terlebih di jalan non tol.
1.457.553 1.425.015
1.500.000 Berdasarkan permasalahan tersebut, DPR RI khususnya Komisi V
1.000.000 572.894 786.226 837.935 621.504 diharapkan mampu mendukung stakeholder terkait dalam mengambil
500.000 119.637 404.225 langkah strategis dan menetapkan peraturan untuk menangani semua
95.510 154.766 permasalahan yang disebabkan oleh kendaraan ODOL. Selain itu,
0 Kemenhub juga dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan berupa
2017 2018 2019 2020 2021 *
Kendaraan Diperiksa 119.637 572.894 1.457.553 1.425.015 621.504 pengaturan dan pengawasan terhadap muatan dan dimensi kendaraan di
Kendaraan Melanggar 95.510 404.225 786.226 837.935 154.766 ruas tol untuk menghindari terulang kembali kecelakaan yang disebabkan
oleh permasalahan yang sama. Serta perlu dilakukan perumusan kembali
*(Jan s.d April) Kendaraan Diperiksa Kendaraan Melanggar mengenai sanksi bagi kendaraan ODOL untuk memberikan efek jera pada
Sumber: Kesiapan Kebijakan Zero ODOL 2023 Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, 2021 seluruh aktor. anytime,
anywhere,
support the parliament.
(Tim Puskaji AKN, diolah dari berbagai sumber)
Nomor 1227/I/XII/2022 • Desember 2022 23

