Page 22 - BULETIN 1227
P. 22

BULETIN            Parlementaria


            Pengelolaan Sampah Harus Jadi
    • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Tanggung Jawab Bersama





            Kementerian dan Pemda






    BALEG              nggota Badan Legislasi   sebagai persoalan fundamental   dalam indikator perkembangan
                       (Baleg) DPR RI Taufik   sekaligus meningkatkan budaya   wisata suatu daerah yakni penilaian
                       Basari mengusulkan   malu bila daerahnya ternyata kurang   pengelolaan sampahnya.
                       agar pengelolaan     bersih,” ujar Taufik.              “Persoalan sampah bukan
            A sampah di Indonesia              Tak hanya itu, Politisi Fraksi   merupakan persoalan kecil
            harus menjadi good feeling factor   Partai NasDem ini menegaskan   melainkan hal ini harus menjadi
            secara politik terutama yaitu melalui   diperlukan gerakan bersama yang   persoalan fundamental yang
            upaya tanggung jawab bersama    diinisiasi oleh Kementerian KLHK   tidak bisa diserahkan kepada
            dari Pemerintah Daerah. Mengingat,   dan PUPR dengan melibatkan setiap   Kementerian tertentu saja tapi juga
            kepala daerah merupakan sentra   Kementerian dengan kewenangan-  harus menjadi gerakan bersama
            utama yang berperan penting     kewenangan tertentu terkait dengan   di setiap Kementerian dengan
            dalam memastikan persoalan di   persoalan sampah. Contohnya,     kewenangan-kewenangan tertentu.
            hulu berkaitan dengan pengelolaan   usul Taufik, Kementerian Pariwisata   Nah karena itulah, yang menjadi
            sampah di Indonesia tidak lagi   dan Industri Kreatif turut dilibatkan   persoalan paling utama di dalam
            tersendat.                                                       hal kita berbicara soal beban
               Demikian ditekankan Taufik                                    persampahan di Indonesia adalah
            saat Rapat Kerja Baleg DPR RI                                      membangun gerakan bersama
            dengan Menteri Lingkungan                                           yang diinisiasi oleh Kementerian
            Hidup dan Kehutanan RI dan                                           KLHK dan PUPR dengan
            Kementerian Pekerjaan Umum                                            Kementerian lainnya termasuk
            dan Perumahan Rakyat RI dalam                                         meningkatkan peran
            rangka meminta pandangan/                                              serta masyarakat untuk
            masukan terkait Pemantauan dan                                         ditingkatkan kesadaran
            Peninjauan UU Nomor 18 Tahun                                            kebersihannya,” pungkas
            2008 tentang Pengelolaan Sampah,                                           Taufik. l pun/aha
            yang digelari di Ruang Rapat Baleg,
            Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu
            (23/11/2022).
               “KLHK menyampaikan salah     Anggota Badan
                                            Legislasi
            satu kendala yang dihadapi adalah   (Baleg) DPR RI
                                            Taufik Basari.
            persoalan bahwa pengelolaan
            sampah belum menjadi good feeling
            factor secara politik daerah-daerah.
            Jadi, diperlukan upaya menciptakan
            suasana sedemikian rupa bahwa
            pengelolaan sampah harus menjadi
            good feeling factor dalam politik
            Indonesia. Sehingga, salah satu
            yang harus menjadi indikator utama                                                             Scan QR
                                                                                                           untuk berita
            keberhasilan suatu daerah adalah                                                               selengkapnya
            keberhasilan dalam hal pengelolaan
            sampah untuk memacu para kepala
            daerah melihat persoalan sampah
                                                                                                   FOTO: DEP/PDT

            22  Nomor 1227/I/XII/2022  • Desember 2022
   17   18   19   20   21   22   23   24