Page 17 - BULETIN 1227

KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RUU Omnibus Law RDPU (rapat dengar pendapat
umum) untuk menyusun Naskah
Akademik. Dan belum ada draf RUU.
Bidang Kesehatan
Proses menuju draf masih lama,”
ungkapnya.
Nurdin melanjutkan, Baleg DPR
Terbuka oleh Banyak
sudah mengundang sebanyak
28 pemangku kebijakan untuk
didengarkan aspirasinya terkait
Masukan
penyusunan Naskah Akademik
Omnibus Law Bidang Kesehatan. “Kita
dengar masukan dalam RDPU selalu
terbuka, karena kalau tertutup nanti
salah sangka. Bahkan kami mendengar
akil Ketua Sementara itu Nurdin masukan secara online dari tenaga
Komisi IX DPR RI menjelaskan bahwa pembahasan di kesehatan di berbagai daerah, bahkan
Charles Honoris Baleg DPR baru sebatas penyusunan dari Papua,” jelas Nurdin.
bersama dengan Naskah Akademik. Dari Naskah Meski demikian, Nurdin
W Wakil Ketua Akademik inilah baru nanti disusun mengapresiasi para perwakilan
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI M sebuah RUU. “Jadi prosesnya masih dari lima organisasi kesehatan
Nurdin dan Kapoksi PDI-Perjuangan yang akhirnya mau menyampaikan
di Baleg DPR RI Sturman Panjaitan aspirasinya lewat audiensi. Nurdin
menerima para perwakilan organisasi bahkan meminta para perwakilan
kesehatan yang berdemontrasi di tersebut untuk memberikan
depan Gedung DPR untuk menolak BALEG DPR SUDAH peringatan kepada DPR seandainya
Omnibus Law Bidang Kesehatan. ada hal yang melenceng dari
Mereka berunjuk rasa setelah MENGUNDANG pembasan.
membaca draf rancangan undang- SEBANYAK 28 Adapun perwakilan lima
undang (RUU) Omnibus Law Bidang PEMANGKU KEBIJAKAN organisasi kesehatan tersebut adalah
Kesehatan yang beredar luas di UNTUK DIDENGARKAN IDI, PDGI, IBI, PPNI, IAI. Sementara
masyarakat dan dinilai melemahkan ASPIRASINYA TERKAIT itu dr Mahesa dr PB IDI meminta
organisasi kesehatan. PENYUSUNAN Omnibus Law Bidang Kesehatan
Namun demikian, menurut untuk dikeluarkan dari Program
Charles draf RUU yang beredar NASKAH AKADEMIK Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.
tersebut bukan sebagai hasil kerja OMNIBUS LAW BIDANG “UU itu akan melemahkan organisasi
para wakil rakyat di Senayan, maka KESEHATAN kesehatan,” kata Mahesa. l ssb/aha
bisa dipatikan itu tidak resmi. “Kami
tidak tahu draf RUU yang beredar
di media sosial itu ulah siapa. Kami
tidak pernah melihat dan yang jelas
kami tidak mengakui draf yang
beredar tersebut,” jelasnya di Ruang
Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI,
Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin
(28/11).
Charles menegaskan, bahwa
DPR RI selalu siap mendengarkan
segala aspirasi dari para tenaga
kesehatan dan organisasi kesehatan
Scan QR terkait penyusunan undang-undang
untuk berita FOTO: EKO/PDT
selengkapnya yang berkaitan dengan mereka.
“Pada prinsipnya kita selalu terbuka Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris bersama dengan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI M
terhadap masukan dari semua Nurdin dan Anggota Baleg DPR RI Sturman Panjaitan saat menerima para perwakilan organisasi kesehatan
yang berdemontrasi di depan Gedung DPR untuk menolak Omnibus Law Bidang Kesehatan, di ruang Fraksi PDI
stakeholder,” tegas Charles. Perjuangan DPR RI, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).

Nomor 1227/I/XII/2022 • Desember 2022 17