Page 14 - BULETIN 1227

BULETIN Parlementaria (FABA) baik untuk pemenuhan

Regulasi Proyek
KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DME kepada PTBA serta melakukan penelitian lanjutan
kebutuhan industri dan infrastruktur,
terkait potensi logam tanah jarang
(LTJ) yang terkandung dalam batu
bara dan FABA.
Diperlukan
“Kalau tidak, ini harus ada
lembaga yang bisa mengelola FABA
ini. Sampai saat ini FABA ini tidak jelas
pengelolaannya. Kita mendorong

Sugeng menambahkan, Komisi
omisi VII DPR
mengelola. Anak perusahaan BUMN
RI mendukung VII DPR RI mendorong PT Bukit Asam supaya dibentuk ada BUMN yang
yang khusus untuk mengelola
PT Bukit Asam Tbk untuk meningkatkan kegiatan limbah. Swasta aja bisa mengelola
TBK agar proyek pemanfaatan Fly Ash Bottom Ash limbah, masak BUMN enggak.
K Dimethyl Ether (DME) Padahal limbah itu paling banyak di
dimasukkan ke dalam (BLU) Badan BUMN,” imbuh Sugeng.
Layanan Umum atau melalui Berikutnya, Komisi VII DPR RI
skema perhitungan harga batu sepakat dengan Dirut PT Bukit Asam
bara secara cost plus margin SAMPAI SAAT INI FABA Tbk untuk mengajukan pembatalan
termasuk adanya regulasi yang INI ENGGAK JELAS surat PT Bukit Asam Tbk Nomor
mengatur penugasan pemerintah PENGELOLAANNYA. KITA T/0246.J/0100/PU.01/X/2022
kepada PT Bukit Asam Tbk dalam MENDORONG SUPAYA kepada Menteri ESDM (Energi dan
merealisasikan proyek DME DIBENTUK ADA BUMN Sumber Daya Mineral) perihal PT
tersebut. Bukit Asam Tbk tidak menindaklajuti
Demikian diungkapkan YANG MENGELOLA. penawaran prioritas WIUPK (Wilayah
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng ANAK PERUSAHAAN Izin Usaha Pertambangan Khusus)
Suparwoto saat membacakan BUMN YANG KHUSUS Kohong Telakon dan PT Bukit Asam
kesimpulan Rapat Dengar UNTUK MENGELOLA Tbk menyatakan tetap mengikuti
Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI LIMBAH. SWASTA AJA penawaran prioritas pengelolaan
dengan Direktur Utama PT Bukit BISA MENGELOLA Blok Kohong Telakon sesuai
Asam Tbk Arsal Ismail beserta ketentuan peraturan perundang-
jajaran, di Gedung Nusantara I, LIMBAH, MASAK BUMN undangan yang berlaku.
Senayan, Jakarta, Senin (28/11). ENGGAK. Berikutnya, Komisi VII DPR
RI akan meminta klarifikasi
Kementerian ESDM terkait
perhitungan cadangan batu bara
di Blok Kohong Telakon yang ada
di dalam dokumen penawaran
lelang. “Kita tidak ingin mengadu
(antara PTBA dan KESDM), tapi ingin
meminta penjelasan (KESDM) saja,”
tandas Sugeng.
Kemudian, Komisi VII DPR RI
mendorong kepastian penyerapan
listrik pada Proyek Pembangkit
Sumsel 8 oleh PT PLN (Persero)
supaya dapat dilaksanakan sesuai
jadwal yang telah disepakati oleh
FOTO: OJI/PDT kedua belah pihak. “Kebetulan Scan QR
untuk berita
minggu depan kita ada rapat dengan
selengkapnya
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirut PLN, biar kita sampaikan,”
tutup Legislator Dapil Jawa Barat VIII
Komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arsal Ismail beserta jajaran, di Gedung Nusantara I,
Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022). tersebut. l sf/aha
14 Nomor 1227/I/XII/2022 • Desember 2022