Page 9 - BULETIN 1227

KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Uji Materiil UU

Pengadilan HAM,

DPR Tegaskan

Indonesia Terapkan

Politik Bebas Aktif

“Tentang keadilan bagi
korban pelanggaran HAM
berat, DPR berpandangan hak
korban pelanggaran HAM berat
FOTO: IST/PDT telah dijamin oleh perundang-
undangan maupun hukum HAM

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan secara daring dalam acara mendengarkan keterangan DPR RI dan Internasional. Terkait WNA
yang melakukan pelanggaran
Presiden Republik Indonesia perihal Pengujian Materiil UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia, Jakarta, Senin (28/11). berat di luar negeri untuk
diadili di Indonesia, hal yang
PR RI menyatakan “Konsep politik luar negeri paling mungkin dilakukan
bahwa Pasal 5 indonesia yang Bebas Aktif pemerintah Indonesia adalah
dalam Undang- merupakan gambaran usaha menangkal kedatangan pelaku
Undang (UU) indonesia untuk membantu pelanggaran HAM berat
D Nomor 26 Tahun terwujudnya perdamaian dunia. dengan deportasi ke negara
2000 tentang Pengadilan Tujuan dari politik Bebas Aktif asalnya,” tandas Arteria.
Hak Asasi Manusia yang Indonesia, yaitu menjaga kedaulatan Sebagai informasi, saat
mencantumkan frasa “oleh warga negara dan mempertahankan ini Mahkamah Konstitusi
negara Indonesia” dinilai tidak kemerdekaan bangsa, menjaga menggelar sidang perdana
bertentangan dengan Undang- netralitas Indonesia di kancah pengujian materiil UU tentang
Undang Dasar (UUD) Negara internasional dengan tetap aktif Pengadilan HAM terhadap UUD
Republik Indonesia Tahun 1945. dalam menciptakan perdamaian 1945. Gugatan tersebut berisi
Sebab, Indonesia menganut asas dunia, dan memperbaiki permintaan untuk menguji frasa
Politik Bebas Aktif untuk ikut serta persaudaraan antarbangsa sendiri ‘oleh warga negara Indonesia’
menjaga ketertiban dunia. sebagai citra dari semangat dalam pasal 5 UU itu yang
Pernyataan tersebut Pancasila,” ucap Arteria. bertuliskan ‘Pengadilan HAM
disampaikan oleh Anggota Komisi Mewakili DPR RI, ia berwenang juga memeriksa dan
III DPR RI Arteria Dahlan secara menerangkan, terkait mekanisme memutus perkara pelanggaran
daring dalam acara mendengarkan pelanggaran HAM berat, Indonesia hak asasi manusia yang berat
keterangan DPR RI dan Presiden meyakini bahwa setiap negara yang dilakukan di luar batas
Republik Indonesia perihal memiliki masing-masing yurisdiksi. teritorial wilayah negara Republik
Pengujian Materiil UU tentang Sehingga, sebutnya, setiap Indonesia oleh warga negara
Scan QR Pengadilan Hak Asasi Manusia, kejahatan yang terjadi di wilayah Indonesia’. Dimana frasa itu dinilai
untuk berita
selengkapnya Jakarta, Senin (28/11). Dirinya pun negara tersebut merupakan bisa membatasi penegakan
menekankan politik Bebas Aktif wewenangnya sehingga tidak hak asasi manusia, baik dari sisi
yang dianut Indonesia adalah citra dapat dipaksakan secara korban maupun pelaku kasus
dari Pancasila. internasional. HAM berat. l ts/rdn

Nomor 1227/I/XII/2022 • Desember 2022 9