Page 8 - BULETIN 1227

BULETIN Parlementaria tidak ada kewajiban juga pemilik

Sengketa Lahan
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pertambangan di mereka ingin meningkatkan status
untuk lapor ke pertanahan, kecuali
tanahnya atau mensertifikatkan dari
tidak punya surat-surat menjadi
punya surat-surat barulah pihak
Sulteng Tidak Boleh
BPN tahu datanya. “Konflik ini terus
berjalan karena lokasi lahan yang
jauh dari pemukiman penduduk.
Berlarut-larut
Masalah ini tidak boleh dibiarkan
berlarut-larut di masa depan,”
tandas Hugua.
Legislator Dapil Sulawesi
Tenggara ini menilai kinerja Kanwil
nggota Komisi “Kita ingin mendalami masalah BPN Sulawesi Tengah masih berjalan
II DPR RI Hugua konflik-konflik sengketa lahan baik dan normal-normal saja. Dari
mendorong jajaran antara masyarakat dengan beberapa diskusi dan interaksi
Kementerian Agraria pengusaha perkebunan, pengusaha dengan Kepala Kanwil BPN Sulteng
A dan Tata Ruang/ pertambangan. Namun yang paling menurutnya semua baik-baik saja.
Badan Pertanahan Nasional (ATR/ menarik di Sulawesi Tengah ini Usai pertemuan, Hugua
BPN) Kantor Wilayah Sulawesi adalah konflik masyarakat dengan didampingi Kepala Kanwil BPN
Tengah (Sulteng) agar sengketa pengusaha pertambangan. Ini Sulteng sempat meninjau tanah
lahan antara masyarakat dan yang belum diatur, aturan yang lokasi bencana likuifaksi tahun 2018
pengusaha pertambangan tidak ada belum mampu menyelesaikan. silam di Palu yang ditinggalkan
dibiarkan berlarut-larut. Hal tersebut Banyak sekali tambang-tambang masyarakat karena berbahaya
diungkapkan usai melakukan mempunyai IUP (Ijin Usaha dan tidak boleh digunakan lagi.
pertemuan dengan Kepala Kanwil Pertambangan) tetapi Minerba One Masyarakat sudah direlokasi dan
Badan Pertanahan (BPN) Sulteng dan Data Indonesia (MODI) nya tidak dibangunkan perumahan oleh
jajarannya, Pejabat Sekda Provinsi terdaftar di Badan Pertanahan pemerintah di daerah yang lebih
Sulteng terkait Evaluasi Hak Guna Nasional (BPN),” terang Hugua. aman. “Tanah lokasi bencana
Usaha (HGU) dan Tata Ruang dalam Politisi PDI-Perjuangan ini likuifaksi itu kini menjadi aset negara.
rangka Kunjungan Kerja Spesifik menambahkan, Adanya sejumlah Saya juga sempat bertanya kenapa
Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur IUP yang menguasai sejumlah lahan itu tidak dimanfaatkan untuk
Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, lahan tetapi lahan tersebut tidak kebun anggur karena cocok di
Rabu (23/11) terdaftar di BPN karena memang daerah Palu ini,” tutupnya. l oji/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya
FOTO: OJI/PDT

Anggota Komisi II DPR RI Hugua saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Sulteng dan sempat meninjau tanah lokasi bencana likuifaksi tahun 2018 silam di Palu.

8 Nomor 1227/I/XII/2022 • Desember 2022