Page 16 - BULETIN 1149

BULETIN Parlementaria
BULETIN

Baleg DPR Sesalkan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dalam Sosialisasi Prolegnas
Gubernur Aceh Tidak Hadir

akan ditetapkan menjadi UU senantiasa
mencerminkan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat, sehingga ketidakhadiran
pihak pemerintah daerah merupakan
preseden buruk.
“Nah, ketika Gubernur tidak punya
good will atau political communication
yang baik, maka itu akan menjadi
kendala. Tentu, marwah dari Aceh
itu sendiri terganggu, ini harus
diperbaiki oleh Gubernur, karena tidak
mungkin hanya diperjuangkan oleh
DPRA maupun elemen masyarakat,”
terangnya.
Willy menambahkan dalam beberapa
kesempatan, pihaknya selalu membuka
Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya bertukar cenderamata dengan jajaran Pemprov Aceh. Foto: Anne/nvl
diri terhadap aspirasi berkaitan
eksistensi dana Otsus Aceh yang akan
adan Legislasi (Baleg) DPR Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (29/4). berakhir pada tahun 2027 mendatang.
RI melakukan kunjungan Tim Kunker Baleg diterima Ketua Aspirasi itu datang mulai dari Dewan
kerja ke Provinsi Aceh guna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) maupun
B mensosialisasi Rancangan (DPRA) Dahlan Jamaluddin dan Asisten oleh Anggota Baleg DPR RI dapil Aceh.
Undang-Undang (RUU) Program Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Legislator dapil Jawa Timur XI
Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Aceh M. Jafar. Turut hadir Wakil Ketua itu juga menyinggung harapan agar
Tahun 2021 dan Perubahan Prolegnas Baleg Achmad Baidowi dan sejumlah dana Otsus Aceh kembali menjadi
Tahun 2020 - 2024. Anggota Baleg DPR RI, sivitas akademika 2 persen dari Dana Alokasi Umum
Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya Universitas Syah Kuala, dan elemen (DAU) setelah tahun 2027. Sisi lain,
menyampaikan sosialisasi Prolegnas masyarakat. Diketahui, Gubernur lanjutnya DPR RI saat ini tengah
kali ini sengaja memprioritaskan Aceh Aceh berhalangan hadir karena membahas perpanjangan Dana Otsus
karena mendapat banyak masukan, mengikuti kegiatan dengan Forkopimda Papua, sehingga tak jarang juga
terutama berkaitan dengan eksistensi Aceh berkenaan dengan evaluasi disinggung mengenai perpanjangan
Pemerintahan Aceh. Namun, Willy Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan otonomi khusus daerah lainnya.
menyesalkan ketidakhadiran Gubernur Masyarakat (PPKM) Mikro. “UU Pemerintahan Aceh sudah ada
Aceh dalam pertemuan tersebut. Menurut Willy, kehadiran Gubernur di long list Prolegnas, tinggal bagaimana
“Ini kunjungan pertama Baleg ke Aceh sangat krusial, sebab Baleg akan komunikasinya. Artinya, pemerintah
Provinsi Aceh dengan membawa menyerap aspirasi dan melakukan daerah juga perlu pro aktif, langsung
rombongan besar, ada dua Pimpinan evaluasi dari Undang-Undang Nomor jemput bola tidak hanya bersurat.
(Baleg) yang datang, namun Gubernur 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Komunikasi menjadi kunci membangun
(Aceh) tidak ada. Tentu kami sangat Aceh (UU PA), yang juga mengatur Dana kesepahaman sehingga terbangun
menyayangkan itu dan kecewa,” tegas Otonomi Khusus (Otsus). ruang konsultasi antara pemerintah
Willy usai memimpin Kunjungan Kerja Politisi dari F-NasDem ini Aceh dengan produk UU yang akan
Baleg di Kantor Gubernur Aceh, Banda mengungkapkan setiap RUU yang dilahirkan,” imbuh Willy. ann/sf

16 Nomor 1149/I/V/2021 • Mei 2021 Nomor 1149/I/V/2021 • Mei 2021 17