Page 6 - BULETIN 1241

BULETIN Parlementaria

RUU Delapan Provinsi Sepakat
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dibawa ke Rapat Paripurna

FOTO : ENO/PDT

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung foto bersama usai Pengambilan keputusan RUU tentang Delapan Provinsi ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi
Undang-Undang (UU) saat Rapat Kerja tingkat satu dengan Mendagri, Menkeu. Bappenas, Menkumham, dan Komite I DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu
(29/3/2023).

omisi II DPR RI sepakat 8 provinsi, yakni Provinsi Sumatera lempar dalam hal pembangunan
membawa RUU tentang Utara, Sumatera Selatan, kemudian serta penanganan dalam provinsi
Delapan Provinsi ke rapat Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa timur, tersebut.
paripurna untuk disahkan kemudian Bali, Maluku dan Kalimantan ”Delapan Undang-Undang ini
K menjadi Undang-Undang Tengah. Nah tadi sudah kita sepakati (nantinya) melengkapi 12 Undang-
(UU). Sebelum persetujuan tersebut, semua fraksi juga DPD RI termasuk Undang sebelumnya. Jadi kami
masing-masing fraksi menyampaikan Pemerintah sudah menyepakati 8 sudah agendakan selama dua tahun
pendapatnya hingga seluruh fraksi undang-undang ini dan kita sepakat terakhir ini untuk menyelesaikan 20
menyatakan setuju RUU tersebut untuk diteruskan pada keputusan provinsi dan 254 kabupaten kota yang
dibawa dalam pengambilan tingkat 2 nanti di Paripurna,” jelas selama ini dasar undang-undangnya
keputusan di Rapat Paripurna. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli bukan Undang-Undang 1945,
Pengambilan keputusan ini Kurnia Tandjung usai memimpin rapat. (melainkan) Undang-Undang RIS,”
dilakukan dalam Rapat Kerja antara Dijelaskan Doli, Indonesia jelasnya.
Komisi II DPR RI dengan DPD RI, selama ini punya 20 provinsi dan Menurut Doli, hal ini sudah
Kementerian Keuangan, BAPPENAS, 271 kabupaten kota yang alas sesuai dengan amanat UUD 1945
Kementerian Dalam Negeri hukumnya adalah undang-undang disebutkan bahwa satu provinsi
(Kemendagri) dan Kementerian RIS dan bukan Undang-Undang harus diatur satu undang-undang,
Hukum dan HAM (Kemenkumham) Dasar 1945. Yang mana, beberapa satu kota satu undang-undang, satu
di Ruang Rapat Komisi II, Gedung kabupaten atau beberapa provinsi kabupaten satu undang-undang.
Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, masih bahkan tergabung dalam satu Dengan disahkannya nanti RUU
Rabu (29/3). undang-undang. Dengan dibuatnya Delapan Provinsi ini, ditambahkan Scan QR
untuk berita
”Hari ini kita melakukan rapat kerja UU Provinsi ini diharapkan kejelasan Doli, tidak ada lagi provinsi di provinsi selengkapnya
yang agendanya adalah pengambilan terhadap alas hukum dan soal di Indonesia ini yang dasar dasar
keputusan tingkat 1 terkait dengan 8 cakupan wilayah, sehingga tidak pembentukannya bukan Undang-
Rancangan Undang-Undang tentang terjadi lempar kewenangan dan Undang Dasar 1945. we/rdn

6 Nomor 1241/II/IV/2023 • April 2023