Page 7 - BULETIN 1241

KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Perkara Putusan Bawaslu pada KPU,

Guspardi: Bawaslu Terkesan

Mengulur-ulur

Prima, gendangnya sangat luar
biasa gemuruh. Dan ini tentu
akan bercerita panjang dan
proses yang lama dan memakan
waktu yang tidak singkat. Tentu
akan berimplikasi pula kepada
pelaksanaan dan tahapan pemilu
itu,” kata Guspardi.
Sengketa Partai Prima menjadi
sorotan ketika Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat mengabulkan gugatan
Partai Prima dan memerintahkan
KPU menunda tahapan Pemilu 2024
mendatang. Berdasarkan catatan,
Partai Prima sebelumnya pernah
melaporkan perkara serupa ke
Badan Pengawas Pemilu.
FOTO : GER/PDT putusannya menyatakan KPU
Namun Bawaslu lewat

RI tidak terbukti melakukan
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus saat Rapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks pelanggaran administrasi dalam
Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2023).
tahapan verifikasi administrasi
Prima. Adapun akhirnya terkait
nggota Komisi II DPR RI dari Komisi II dan kawan-kawan untuk putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Guspardi Gaus menilai melakukan penundaan terhadap Pusat itu KPU telah mengajukan
perkara kepemiluan pemilu ini,” kata Guspardi Gaus banding. Kemudian pada sidang
antara Partai Rakyat saat Rapat dengan Mendagri, KPU, yang digelar pada Senin (20/3) lalu,
A Adil Makmur (PRIMA) Bawaslu dan DKPP di Kompleks Badan Pengawas Pemilihan Umum
dengan Komisi Pemilihan Umum Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, (Bawaslu) RI menyatakan bahwa
(KPU) yang berujung pada putusan Senin (27/3). Komisi Pemilihan Umum terbukti
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam forum tersebut pula, melakukan pelanggaran administratif
terkesan mengulur-ulur proses baik pemerintah maupun DPR Pemilu terkait Partai Rakyat Adil
tahapan pemilu. Sebelumnya, hal RI telah bersepakat untuk tetap Makmur (PRIMA).
ini telah disampaikannya pada rapat melaksanakan Pemilu 2024 sesuai Atas putusannya itu, maka
Komisi II DPR RI pada 15 Maret 2023 jadwal, yakni pada 14 Februari. Lebih Bawaslu memerintahkan KPU untuk
lalu. Namun saat itu, Ketua Bawaslu jauh Guspardi pun menyoroti Partai memberikan kesempatan terhadap
Rahmat Bagja tidak hadir. Prima yang kehadirannya dinilai Partai Prima untuk menyampaikan
“Maaf ini, tentu ini (putusan) menuai pro-kontra hingga saat ini. Ia kembali dokumen persyaratan
Scan QR terkesan Bawaslu berupaya untuk menilai sengketa kepemiluan yang yang sebelumnya tertuang dalam
untuk berita
selengkapnya
mengulur-ulur. Kemarin sudah saya dihadapi Partai Prima begitu besar Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)
sampaikan pak bagja tidak hadir. dampaknya bagi demokrasi bangsa. dalam waktu 10 hari kedepan sejak
Saya marah memang. Kita-kita ini “Yang jadi persoalan akibat dari diberikan akses ke platform tersebut.
sedang disorot apakah ada upaya hanya satu partai yaitu namanya we/aha

Nomor 1241/II/IV/2023 • April 2023 7