Page 15 - BULETIN 1198

KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Program Kesejateraan Sosial

Harus Perhatikan Kondisi

Geografis Daerah

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina saat mengikuti penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Kepri. Foto: Arief/nvl

nggota Komisi VIII DPR sarpras untuk urusan keagamaan dan Rp900.000, tetapi implementasinya
RI Selly Andriany Gantina pendidikan serta fasilitas kesejahteraan mereka tidak menerima. Bahkan
menilai penyaluran belum mumpuni. Tentu ini menjadi peserta keluarga penerima manfaat
A program kesejahteraan perhatian dari Komisi VIII DPR RI agar (KPM) dari program keluarga harapan
sosial di Provinsi Kepulauan Riau tidak fokus pembangunan bisa merata (PKH) juga tidak menerima BPNT.
bisa disamaratakan dengan program kepada mereka,” kata Selly usai “Masyarakat yang seharusnya
yang berada di Pulau Jawa maupun mengikuti penyaluran bantuan sosial menerima PKH otomatis mereka
daerah lainnya. Menurutnya fokus kepada masyarakat Kepri bersama Tim menerima BPNT, ternyata selama ini
program kesejahteraan sosial yang Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR dari mulai awal mereka menerima PKH
dijalankan Kementerian Sosial juga RI dan Wali Kota Batam, di Batam, Kepri, mereka tidak menerima BPNT. Artinya
harus memperhatikan kondisi geografis Selasa (19/4). pertanyaan kami ke mana program
kedaerahan di masing-masing wilayah, Politisi PDI-Perjuangan itu itu, padahal program itu cair ini yang
karena Indonesia merupakan daerah menerangkan, implementasi program menjadi perhatian dari kami yang harus
kepulauan. kegiatan sosial bantuan pangan non kami sampaikan kepada Kementerian
“Kita dibukakan mata bahwa tunai (BPNT) di Kota Batam banyak yang Sosial agar evaluasi terhadap
Kepulauan Riau adalah salah satu tidak sesuai dengan apa yang sudah penyaluran bantuan sosial kepada
provinsi yang mempunyai wilayah yang dikonsepkan oleh pemerintah, terutama masyarakat daerah harus betul-betul
berbatasan langsung dengan Vietnam, Kemensos. Temuan di lapangan, yang diperketat dan diperhatikan dengan
mereka mempunyai masyarakat seharusnya anak-anak tingkat sekolah matang,” tandas legislator dapil Jawa
yang sangat terpencil, fasilitas dan dasar (SD) menerima bantuan sebesar Barat VIII itu. afr/sf

Nomor 1198/II/V/2022 • Mei 2022 15