Page 19 - BULETIN 1198
P. 19
BANGGAR • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Banggar Terima kata Said saat rapat berlangsung di
Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta,
Rabu (6/4).
Rekomendasi Apeksi,
Sebelumnya, perwakilan Apeksi
sempat menyampaikan bahwa
dengan memperhatikan catatan
Pertimbangkan
dan dampak positif dan negatif dari
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara
Kembali Ketentuan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
antara lain pemerintah pusat untuk
Pajak dan Retribusi Daerah, Apeksi merekomendasikan,
mempertimbangkan kembali untuk
ketentuan pajak dan Retribusi
Daerah Daerah potensi menghilangkan
atau mengurangi PAD yang tidak
sesuai dengan semangat disusunnya
undang-undang ini.
Apeksi juga merekomendasikan
agar pemerintah pusat segera
menerbitkan aturan teknis, mengingat
alam Rapat Dengar Pemerintah Kota Seluruh Indonesia akibat dari undang-undang ini daerah
Pendapat Umum Badan (Apeksi), Ketua Banggar DPR RI Said harus merubah atau mengganti Perda
Anggaran (Banggar) Abdullah mengatakan bahwa apa yang yang memakan waktu cukup lama,
D DPR RI dengan Asosiasi menjadi catatan dan telah disampaikan ditambah harus melalui tahapan
Pemerintah Kabupaten Seluruh oleh pihak Apkasi dan apkesi akan evaluasi Raperda oleh pemerintah
Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi menjadi bahan masukan bagi Banggar pusat. Sementara pelaku usaha
untuk kemudian dapat dibahas dan masyarakat sangat menantikan
dengan pemerintah pusat pada saat kepastian hukum. Termasuk aturan
pembahasan Kerangka Ekonomi Makro teknis mengenai Dana Bagi Hasil dari
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM- opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan
PPKF). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
“Semangatnya sama seperti yang dan evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak
disampaikan. Sesungguhnya yang ingin Penghasilan Perusahaan dan Cukai
dicapai itu, selain menyangkut tentang Tembakau.
pertumbuhan dan investasi, yaitu Apeksi meminta pemerintah pusat
kemandirian fiskalnya yang ingin kami untuk mempertimbangkan kembali
coba bangun sedemikian rupa. Tentu Anggaran Wajib Belanja Pegawai 30
kami sadari bersama ada kesepakatan persen dan Anggaran Infrastruktur
kami dengan pemerintah, ketika itu di Pelayanan Publik 40 persen sehingga
Komisi XI bahwa ketentuan mandatori daerah dapat menerapkan prinsip
dan sebagainya itu setidak-tidaknya otonomi dengan semestinya. Jika
akan kami lakukan dalam jangka ketentuannya masih sama, Belanja
10 sampai 15 tahun,” Pegawai 30 persen dan Anggaran
Infrastruktur 40 persen maka
penerapannya secara bertahap
Ketua Badan Anggaran dan memperhatikan kemampuan
DPR RI Said Abdullah. keuangan daerah. Selain itu Apeksi
Foto: Jaka/nvl
juga merekomendasikan agar
pemerintah pusat mempertimbangkan
Dana Kelurahan sebagai bagian
dari Dana Transfer Daerah dalam
meningkatkan pelayanan publik.
dep/aha
Nomor 1198/II/V/2022 • Mei 2022 19
