Page 7 - BULETIN 1170

pemulihan fungsi hutan dan lahan kritis
“Saya mengusulkan agar lahan bekas Komisi IV Minta
serta kegiatan penghijauan lingkungan.
kebakaran ini bisa dimanfaatkan oleh
masyarakat, minimal oleh anggota MPA,” Pemerintah Cari Solusi
kata Sutrisno usai mengikuti pertemuan
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV Konkret Persoalan Pupuk
DPR RI dengan jajaran KLHK, Kepala
Balai Taman Nasional Gunung Ciremai,
Bupati Majalengka, serta MPA, di Taman
Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten
Majalengka, Jawa Barat, Jumat (24/9). abupaten Pandeglang
Sementara diketahui, ‘Bang Pesona’ memiliki potensi yang
adalah bentuk upaya pemerintah untuk cukup luas di sektor
memberikan modal usaha kepada K pertanian. Namun, seperti
masyarakat. Bantuan ini diharapkan daerah lainnya di Indonesia, sektor
dapat mendorong agar masyarakat bisa pertanian di daerah yang dipimpin
menjalankan usaha Perhutanan Sosial Bupati Pandeglang Irna Nurlina tersebut
hingga memberikan nilai tambah bagi tak luput dari berbagai persoalan, di
produk mereka. Sehingga ekonomi antaranya terkait kelangkaan pupuk,
masyarakat pun, akan mampu bertahan sulitnya petani untuk mengakses
di saat melemahnya ekonomi global Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
karena serangan pandemi Covid-19. Tani (RDKK) melalui Kartu Tani hingga
“Hanya dengan cara seperti alsintan yang masih belum mencukupi.
(pemanfaatan lahan oleh masyarakat) Anggota Komisi IV DPR RI Nur’aeni
itu, lahan yang masih aman bisa menjelaskan, khusus persoalan pupuk,
teramankan, lahan yang terbakar bisa masih menjadi problematika yang
dilestarikan kembali. Jadi atensi bisa dihadapi sektor pertanian. Pemerintah
tercapai, uang negara juga bisa dihemat, pun diminta untuk mencari solusi
tapi rakyat diberdayakan,” usul Anggota konkret atas hal itu. “Sebetulnya Anggota Komisi IV DPR RI Nur’aeni bertukar cenderamata
DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan itu kunci dari kesuksesan produksi dengan Bupati Pandeglang. Foto: Fitri/nvl
menutup pernyatannya. qq/sf dan produktifitas pertanian itu kan
di samping dari sisi irigasi, pupuk Kabupaten Pandeglang, Nur’aeni menilai
juga jadi kunci utama dalam rangka keterbatasan anggaran dari kementerian
memerlukan pengakuan hak terutama mewujudkan produksi dan produktifitas dan para stakeholder dikarenakan
atas tempat tinggalnya. pertanian yang tinggi,” ucapnya saat adanya recofusing anggaran selama
Senada, Anggota Komisi IV DPR mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik pandemi Covid-19 menjadi kendala
RI T.A Khalid mengatakan pengakuan Komisi IV DPR Ri ke Kabupaten dalam pemberian bantuan kepada
dan perlindungan hak masyarakat Pandeglang, Banten, Jumat (24/9). petani. Legislator daerah pemilihan
hukum adat sangat penting karena Melihat kondisi tersebut, (dapil) Banten II itu merasa hal tersebut
memiliki kaitan erat dengan upaya Anggota Fraksi Partai Demokrat erat kaitannya dengan kuantitas bantuan
melindungi ekosistem alam yang saat DPR RI itu merasa pemerintah perlu yang diberikan.
ini menjadi perhatian utama Komisi IV memberikan support atau bantuan “Programnya sebetulnya ada, tapi
DPR RI. kepada para petani agar dapat keterbatasan inilah menjadi kendala.
Diketahui Kabupaten Sukabumi meningkatkan produksinya. “Kepada Kita mendorong juga, ke depan kalau
telah memiliki Peraturan Bupati Dirjen (Kementerian Pertanian) terkait Covid-19 segera berlalu, diharapkan
(Perbup) Nomor 36 Tahun 2019 agar bisa memberikan bantuan para mitra kami dalam melakukan
tentang Pedoman Penataan Lembaga alsintan, benih ikan dari KKP, serta penyusunan rencana bisa kembali
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga bantuan-bantuan lain yang mungkin normal, baik dari sisi kualitas maupun
Adat Desa yang mengatur pengakuan kami nilai dan kami rasa perlu diberikan kuantitas dari program-program yang
hak masyarakat adat. Namun, kepada petani,” tuturnya. digulirkan nanti seperti pada alsintan,
kebijakan tersebut belum didukung Tak serta merta melihat pentingnya benih ikan, bibit maupun pupuk,” harap
dengan adanya perda yang memiliki bantuan untuk petani khususnya di Nur’aeni kepada mitra kerja. srw/sf
kekuatan hukum lebih tinggi. rr/sf

Nomor 1170/I/X/2021 • Oktober 2021 7