Page 11 - BULETIN 1170
P. 11

Pembangunan Infrastruktur Tol                                   Perlu dibuatkan tempat khusus yang
                                                                               lebih strategis kepada UMKM dan
               Harus Bermanfaat bagi Masyarakat                                penempatan bisa dijangkau dengan
                                                                               mudah oleh pengunjung. 
                                                                                 “Ada ketentuan dimana rest area
                                                                               sebanyak 30 persen ditempati oleh
                                                                               UMKM kita. Kenapa aturan ini ada?
                         nggota                                                Karena aturan ini ditetapkan ketika Trans
                         Komisi VI DPR                                         Tol Jawa ini dibangun. Imbasnya ada
                         RI Daeng                                              pengusaha UMKM kita yang dulunya di
               A Muhammad                                                      pinggir jalan Pantura itu tergeser. Oleh
               menegaskan esensi                                               karena itu, pemerintah perlu merelokasi
               pembangunan infrastruktur                                       usaha masyarakat untuk bisa masuk
               jalan tol adalah bagaimana                                      ke rest area sepanjang tol. Selain itu,
               nantinya dapat bermanfaat                                       mereka harus mengakomodir dan bisa
               bagi masyarakat setempat.                                       menempatkan UMKM di tempat yang
               Ia mengatakan bahwa                                             lebih strategis dan bisa menjadi fokus
               tujuan Presiden Joko Widodo                                     pengunjung untuk membeli,” tuturnya. 
               mempercepat infrastruktur                                         Politisi PAN itu mendorong agar
               untuk menekan biaya     Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad. Foto: Dipa/nvl  aturan ini disosialisasikan mendalam
               akomodasi agar terjangkau,                                      kepada masyarakat setempat.
               sehingga pengangkutan barang dari satu   dengan PT Jasa Marga,” pungkas Daeng   Memang penetapan 30 persen rest
               daerah ke daerah lainnya bisa diterima   saat mengikuti Kunspek Komisi VI DPR RI   area untuk UMKM ini berlaku untuk
               dengan mudah.                   ke Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/9).   seluruh jenis jalan tol. “Ruang usaha
                 “Yang menjadi fokus paling mendasar   Dalam pertemuan dengan jajaran PT   pada rest area diharapkan dapat
               dalam pembangunan infrastruktur jalan   Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Jasa   memberikan manfaat ekonomi yang
               tol ini ialah tentang bagaimana nantinya   Raharja (Persero) tersebut, Daeng ingin   nyata bagi masyarakat sekitar. Hal ini
               bisa bermanfaat bagi masyarakat.   masyarakat, khususnya pelaku Usaha   sekaligus mendekatkan dunia usaha
               Namun, oleh karena moda transportasi   Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)   (UMKM) dengan konsumen untuk
               yang mudah diakses, apakah tujuan ini   dapat diberikan lokasi usaha di rest area   mempromosikan brand dan produk lokal,
               sudah tercapai atau tidak, kita belum bisa   sekitar ruas jalan tol, segera diberikan   termasuk kuliner,” tutup legislator daerah
               pastikan. Hal ini perlu dijadikan evaluasi   tempat untuk memulai usahanya disana.   pemilihan Jawa Barat VII itu.   dip/sf



                                               DPR RI ke Kabupaten Purwakarta,   dari pinjaman online. Sekarang banyak
                                               Provinsi Jawa Barat, Kamis (23/9).   masyarakat yang kepepet, tertipu
                                                 Anggota Fraksi PKB DPR        dengan pinjaman online akhirnya
                                               RI itu mengimbau, diperlukan    bunga tinggi, tidak bisa membayar
                                               ekspansi perluasan jangkauan para   atau menyicil utangnya itu. Program
                                               nasabah hingga ke pelosok-pelosok   PNM Mekaar ini sangat strategis
                                               daerah. Sehingga nantinya masyarakat   dalam memperdayakan masyarakat,"
                                               yang sudah menjadi nasabah dan   tutur legislator dapil Jateng V itu. 
                                               usahanya sudah berhasil  bisa     Di samping itu, Toha berpesan
                                               mengajak masyarakat lain. Menurut   kepada PNM agar para nasabah
                                               Toha, PNM melalui program Mekaar ini   pelaku usaha bisa turut dijamin
                                               menjadi sebuah simbol dan program   kesehatan hingga hari tua. “Semoga
               Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Toha. Foto: Tiara/nvl  yang berhasil menjauhkan masyarakat   nantinya PNM bisa memprakarsai
                                               dari pinjaman-pinjaman online.    agar mereka bisa memperoleh
               kerja untuk mendirikan usaha      “Karena kalau PNM merupakan   jaminan kesehatan dan jaminan hari
               tertentu. Menyasar kaum Ibu-ibu,   bantuan pinjaman biaya usaha secara   tua. Karena mereka membutuhkan
               saya pikir jelas mereka akan bisa   bertahap tanpa agunan dengan bunga   kepastian usaha sampai dengan
               berdaya,” jelas Toha usai mengikuti   rendah, meskipun harus berkelompok.   mungkin anak cucunya kelak,” harap
               Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI   Hal ini untuk menghindarkan mereka   Toha kepada jajaran PNM.   tra/sf



                                                                                 Nomor 1170/I/X/2021  •  Oktober 2021  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16