Page 15 - BULETIN 1170

pun harus dilakukan secara ketat.
“Pelaksanaan penerapan
pembelajaran tatap muka harus tetap
mengedepankan protokol kesehatan,
vaksinasinya pun untuk tenaga
pendidik dan peserta didik harus
merata agar tercipta kekebalan tubuh.
Jangan sampai nanti setelah PTM
dilaksanakan menjadi klaster Covid-19
baru di bidang pembelajaran,” pesan
politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Diah menurutkan, dalam
perencanaan PTM baik di madrasah
maupun perguruan tinggi keagamaan
harus dirancang dengan berbagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII di Palembang. Foto: Ayu/nvl
pertimbangan, dari mulai bagaimana
pengawasan kepatuhan terhadap Komisi VIII Tinjau Persiapan
protokol kesehatan jika kebijakan
tersebut diterapkan, mitigasi jika PTM Terbatas di UIN Radeh
terdapat peserta didik yang terpapar,
aspek anggaran dalam pemenuhan Fatah Palembang
kebutuhan alat kesehatan, dan
berbagai kebijakan lainnya agar
tidak terjadi klaster baru penyebaran
Covid-19 di kalangan pelajar.
Pada kesempatan ini, Tim Kunspek omisi VIII DPR RI menjelaskan bahwa perkuliahan
Komisi VIII DPR RI menyaksikan memastikan persiapan tatap muka terbatas rencananya
penyerahan bantuan secara simbolis rencana perkuliahan tatap akan diberlakukan untuk mahasiswa
dari Kemenag untuk MAN 2 Kota K muka (PTM) terbatas di semester 1, 3 dan mahasiswa yang
Bandung berupa berupa masker, hand UIN Radeh Fatah, Palembang. Pada sedang praktikum. Perkuliahan tatap
sanitizer, dan handsoap. azk/es kesempatan tersebut, Komisi VIII muka terbatas itu diikuti maksimal
mengapresiasi berbagai kebijakan 50 persen dari kapasitas ruangan,
yang diambil oleh pihak kampus dan dengan menerapkan protokol
jangan sampai ada misleading data untuk membantu para mahasiswa di kesehatan yang ketat.
kembali. “Kebijakan bantuan sosial saat pandemi Covid-19. Rektor UIN juga memaparkan
dimaksudkan untuk meringankan “Kedatangan kami, Komisi VIII berbagai kebijakan di antaranya
beban hidup yang dihadapi oleh Ke UIN Radeh Fatah ini selain untuk kebijakan berupa perpanjangan masa
masyarakat, lebih-lebih pada masa mengetahui sejauh mana kesiapan studi kepada mahasiswa. Selain itu
pandemi Covid-19. Namun masih dari kampus ini untuk melaksanakan juga kebijakan berupa pengurangan
terdapat permasalahan dalam perkuliahan tatap muka terbatas,” dan pembebasan uang kuliah tunggal
penyaluran bantuan sosial, misalnya ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI (UKT), yakni 10 persen bagi semua
data penerima manfaat yang tidak Marwan Dasopang saat memimpin mahasiswa yang mengajukan, 80
akurat, gagal salur, penyaluran tidak Tim Kunspek Komisi VIII ke UIN persen bagi mahasiswa yang sudah
tepat waktu, dan pemotongan jumlah Raden Fatah, di Palembang, tidak ada perkuliahan ( tinggal
bantuan sosial. Dampaknya, capaian Sumatera Selatan, Rabu (22/9). skripsi).
tujuan dari pelaksanaan bantuan sosial Selain itu, lanjut Marwan, Atas kebijakan tersebut Wakil
tidak maksimal,” jelas Bukhori. pihaknya juga ingin mengetahui Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan
Karenanya, legislator daerah kebijakan yang diberlakukan Dasoppang dan seluruh Anggota
pemilihan Jawa Tengah I itu oleh UIN Raden Fatah terhadap Komisi VIII DPR RI yang hadir dalam
mengingatkan, apabila terdapat mahasiswanya yang terdampak kunjungan tersebut, mengungkapkan
permasalahan, seperti data tidak pandemi Covid-19. apresiasinya, sambil berharap agar
akurat dan lain sebagainya, maka Dalam kesempatan itu, Rektor kebijakan tersebut terus diterapkan
harus dilakukan tindakan-tindakan UIN Raden Fatah Nyayu Khodijah selama pandemi berlangsung. ayu/es
perbaikan secepatnya. cas/sf

Nomor 1170/I/X/2021 • Oktober 2021 15