Page 15 - BULETIN 1186

Pemkab Jombang keterlibatan yang baik antara daerah
dan stakeholder, berimbas pada
Harus Punya Skema percepatan pembangunan di Jombang.
“Kita bisa lihat jembatan Ploso
di Jalan Arteri ini, memang semula
Pembangunan sempit sekali. Namun, sekarang kami
melihat sudah dikerjakan dengan
baik oleh seluruh stakeholder,
Infrastruktur yang termasuk dari kepolisian yang turut
mengatur laju arus kendaraan. Begitu
pula dengan Pemerintah Kabupaten
Strategis Jombang juga sangat proaktif
untuk bisa turut serta memberikan
dukungan, agar pembangunan segera
terselesaikannya,” tutur Estu, sapaan
akrabnya.
Legislator dapil Jatim VIII ini
melanjutkan, diperlukan tambahan
akil Ketua Komisi V menerima apa yang menjadi usulan adanya perluasan dan pelebaran
DPR RI Muhamad dari Bupati Jombang. Saya kira jalan. Jembatan Ploso ini merupakan
Arwani Thomafi dari pemaparan Bupati, ia ingin satu-satunya jembatan yang
W mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat menghubungkan antara utara Brantas
Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa
Timur, memiliki posisi strategis
sebagai perlintasan antara jalur utara
dengan selatan di Jatim. Hal ini tentu
membutuhkan satu perencanaan
ataupun juga skema pembangunan
infrastruktur yang baik dan strategis.
Arwani mengatakan, untuk
memberikan pelayanan kepada
publik yang lebih baik, baik dari sisi
pelayanan di bidang transportasi dan
termasuk juga pelayanan di bidang
infrastruktur yang lainnya, Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Jombang perlu
merespon beberapa kebutuhan yang
nantinya dapat ditindak lanjuti oleh
pemerintah pusat.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi. Foto: Dipa/nvl
Demikian diungkapkan Arwani
saat memimpin pertemuan Tim
Kunjungan Kerja Reses Komisi V dan daerah dapat berjalan dengan dan selatan Brantas, dan satu-satunya
DPR RI dengan Bupati Jombang, di baik. Terutama progress tentang yang menghubungkan Jombang
Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa bagaimana keseluruhan pengelolaan menuju Tuban, Babat, Lamongan,
Timur, Senin (21/2). Pertemuan ini turut pemerintahan di masa pandemi,” hingga Bojonegoro.
dihadiri mitra Kerja Komisi V DPR RI, tutur Anggota Fraksi Partai Persatuan “Semua akses antar-daerah lewat
di antaranya Kementerian Pekerjaan Pembangunan (F-PPP) DPR RI ini. (Jombang) sini. Jadi apabila jembatan
Umum dan Perumahan Rakyat Usai dialog dengan Bupati dan ini tidak dibangun, kemudian terjadi
(PUPR), Kementerian Perhubungan, Wakil Bupati beserta Forkopimda kerusakan di Jembatan Lama,
Kementerian Desa PDTT, Basarnas, Jombang, jajaran Komisi V DPR RI maka seluruh akses terputus. Hal
hingga BMKG. meninjau Jembatan Ploso yang sudah ini juga sekaligus dapat memutus
“Dari pertemuan ini, baik rampung seratus persen pekerjaannya. dan menghentikan pertumbuhan
dari temen-temen kementerian Dalam hal ini, Anggota Komisi V DPR perekonomian masyarakat, khususnya
juga sudah mendengarkan dan RI Sadarestuwati juga menambahkan, di utara Jombang,” tegas Estu. dip/sf

Nomor 1186/II/II/2022 • Februari 2022 15