Page 13 - BULETIN 1279

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Usut Tuntas Kasus 40 Anggota

KPPS yang Keracunan di

Cilacap

KOMISI IX nggota Komisi IX DPR stabilitas dan konsentrasi pemilu

RI Netty Prasetiyani
2024 dapat dihindari,” kata Netty
Aher meminta pihak dalam keterangan tertulisnya yang
berwajib untuk KEJADIAN diterima Parlementaria, di Jakarta,
A mengusut tuntas KERACUNAN Rabu (31/1).
kasus keracunan pada 40 Anggota INI SANGAT “Kepolisian harus mengusut
KPPS di Cilacap, Jawa Tengah, saat MEMPRIHATINKAN tuntas kasus keracunan massal
mengikuti bimtek KPPS. anggota KPPS di Cilacap,
“Kejadian keracunan ini sangat MENGINGAT Jawa Tengah. Kita tahu, peran
memprihatinkan mengingat PENYELENGGARAAN KPPS sangat penting dalam
penyelenggaraan pemilu 2024 tinggal PEMILU 2024 menyukseskan penyelenggaraan
menghitung hari saja. Seharusnya TINGGAL pemilu. Jika ada hal buruk menimpa
hal-hal yang berpotensi mengganggu MENGHITUNG HARI KPPS tentu dapat menimbulkan
SAJA. SEHARUSNYA persoalan,” tambahnya.
Menurut Netty, pengusutan
HAL-HAL YANG kasus harus dilakukan secara
BERPOTENSI tuntas dan transparan agar
MENGGANGGU tidak menimbulkan kabar hoax.
STABILITAS DAN “Jangan ada hoax beredar
KONSENTRASI seperti soal kecurigaan adanya
PEMILU 2024 DAPAT unsur kesengajaan meracuni.
Ini akan membuat masyarakat
DIHINDARI, kehilangan kepercayaan pada
penyelenggaraan pemilu,” jelasnya.
Anggota Komisi IX DPR RI Selain itu, Netty juga meminta
Netty Prasetiyani Aher.
agar Kementerian Kesehatan
dan KPU menata pengawasan
kesehatan untuk para KPPS. “Selain
faktor kelelahan, faktor makanan
yang bersih, higienis dan sehat
juga harus diperhatikan. Anggota
KPPS rentan keracunan makanan
karena dalam setiap event tersedia
makanan ringan ataupun berat. Nah
ini kontrolnya bagaimana?,” ungkap
Netty.
Sebagai informasi, sebanyak
40 Anggota KPPS di Cilacap, Jawa
Scan QR Tengah mengalami keracunan. Diduga,
untuk berita
FOTO : MUN/PDT penyebab keracunan tersebut dari
selengkapnya
makanan yang disediakan oleh catering
saat bimbingan teknis KPPS.
rmn/aha

1279/I/II/2024 • Februari 2024 13