Page 17 - BULETIN 1279

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kaji Ulang Pendanaan PTNBH

Kerja Sama dengan Pinjol untuk

Bayar Kuliah

KOMISI X etua Komisi X DPR bahwa PTNBH memiliki kewenangan sumber pendanaan. “Saat ini sebagian
Di sisi lain, Huda membenarkan
RI Syaiful Huda
PTNBH masih mengandalkan biaya
meminta Pemerintah dalam menentukan Uang Kuliah pendidikan dari mahasiswa sebagai
mengkaji ulang konsep Tunggal (UKT) bagi para mahasiswa sumber utama pendanaan. Padahal
K pendanaan Perguruan mandiri. Kendati demikian, merujuk mereka telah diberikan otoritas
Tinggi Negeri Badan Hukum Pasal 65 ayat 4 UU No. 12 /2012 yang relatif luas menggali sumber
(PTNBH), yang melakukan kerja sama tentang Pendidikan Tinggi, PTNBH pendanaan di luar APBN,” jelas dia.
dengan pinjaman online (pinjol) untuk harus menentukan UKT yang Lebih lanjut, Huda menilai
pembayaran kuliah. Konsep tersebut terjangkau masyarakat. penggunaan pinjol dalam skema
sebagaimana tertuang dalam Huda juga menegaskan PTNBH pembayaran UKT hanya menjadi jalan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor tak boleh hanya terpaku kepada pintas yang merugikan mahasiswa.
58 Tahun 2013 tentang bentuk dan mahasiswa dalam mendapatkan Ia juga menilai skema tersebut dapat
mekanisme pendanaan Perguruan disalahgunakan oleh para mahasiswa
Tinggi Negeri Badan Hukum untuk kepentingan lain.
(PTNBH), utamanya terkait otonomi Kami menilai skema cicilan UKT
pengelolaan pendanaan. PENGGUNAAN PINJOL dengan pinjol ini merupakan short
Ia meminta Kemendikbud Ristek cut yang merugikan mahasiswa. Bagi
merekomendasikan PTNBH untuk DALAM SKEMA mahasiswa yang benar tidak mampu
menghentikan kebijakan tersebut jika PEMBAYARAN UKT mereka terpaksa mengambil opsi ini,
terbukti memberatkan mahasiswa. HANYA MENJADI bagi mahasiswa nakal opsi ini bisa
Desakan itu disampaikan merespons JALAN PINTAS disalahgunakan untuk kepentingan lain.
kasus pembayaran biaya kuliah YANG MERUGIKAN Ujungnya mahasiswa dan
dengan menggunakan pinjaman MAHASISWA. IA JUGA wali mahasiswa yang
online (Pinjol) yang terjadi di Institut MENILAI SKEMA dirugikan,” pungkas
Teknologi Bandung. TERSEBUT DAPAT dia. bia/rdn
“Kami tentu tidak ingin otoritas
pengelolaan sumber pendanaan DISALAHGUNAKAN
ini justru memicu komersialisasi OLEH PARA
pendidikan entah itu melalui UKT MAHASISWA
atau seleksi masuk mahasiswa baru UNTUK
melalui jalur mandiri,” kata Huda KEPENTINGAN
dalam keterangan tertulisnya di LAIN.
Jakarta, Selasa (30/1).
Ketua Komisi X DPR RI
Tak hanya itu, Huda juga Syaiful Huda.
mendorong penyediaan skema
baru dalam pembayaran kuliah
bagi mahasiswa yang keberatan
membayar selain menggunakan
Scan QR Pinjol. “Kami mendorong juga ada
untuk berita
selengkapnya kajian untuk skema baru untuk
meringankan beban mahasiswa yang
kesulitan membayar UKT,” ujar Politisi FOTO: DEP/PDT
Fraksi PKB ini.

1279/I/II/2024 • Februari 2024 17