Page 17 - BULETIN 1148

BULETIN Parlementaria

Desain Asumsi Makro dan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kebijakan Fiskal 2022 Harus Akurat

etua Badan Anggaran DPR
Said mengaku, upaya mempercepat
kembali bangkit dan pulih,” jelas Said
RI Said Abdullah meminta
pemerintah agar perumusan
Menurutnya, mengacu pada
Sehingga, membutuhkan extra effort dari
K desain asumsi Kerangka kepada Parlementaria, Selasa (27/4). pemulihan ekonomi tidaklah mudah.
pemerintah. Sebab, sejumlah hambatan,
Undang Undang Nomor 2 tahun 2020
Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2020, baik nasional dan global masih akan
Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022 pemerintah memiliki tiga tahun anggaran terjadi. Misalnya, pandemi Covid-19.
harus tepat dan akurat. Perekonomian untuk membuka defisit APBN lebih Salah satunya, kasus pandemi Covid-19
domestik ke depan masih akan dari 3 persen PDB (Produk Domestik di India yang menjadi penyumbang
menghadapi tantangan yang cukup Bruto). Pada 2022 nanti adalah waktu gelombang kedua kasus Covid-19 secara
berat. Ini ditandai dengan pertumbuhan terakhir bagi pemerintah memanfaatkan global. “Fenomena serupa saya jumpai
ekonomi tahun ini yang diproyeksi kebijakan pelebaran defisit. Artinya, di Indonesia. Seiring makin tingginya
mengalami tekanan luar biasa. pada 2023, defisit APBN akan kembali mobilitas warga, disiplin protokol
Pemerintah pun diimbau membuat mengacu pada UU Nomor 17 Tahun kesehatan mulai menurun,” ungkap Said.
langkah-langkah taktis menghadapi 2003, yakni tidak lebih dari 3 persen. Sementara mengomentari vaksinasi
pandemi yang belum selesai agar Karena itu, Said berharap agar yang dilakukan pemerintah untuk
ekonomi nasional bisa terus berputar. desain ekonomi makro yang dibuat menanggulangi wabah virus Covid-19,
“Dalam ketidakpastian ekonomi pemerintah harus efektif dan terukur, Said menyampaikan, vaksinasi tidak
di akibat kondisi pandemi Covid-19, sehingga bisa menaikkan iklim ekonomi otomatis membuat seseorang kebal
tentunya pemerintah perlu membuat yang kondusif dan menjamin postur terhadap virus corona. Oleh sebab
langkah-langkah taktis agar ekonomi keuangan negara yang kredibel dan itu, Satgas Covid-19 harus melakukan
bisa segera berputar, di sisi lain akuntabel. “Ini kesempatan terakhir bagi edukasi dan penegakkan disiplin
keuangan negara juga harus aman pemerintah untuk memompa belanjanya protokol kesehatan terus menerus. “Kita
dan dapat meningkatkan confident agar menyumbang lebih besar kue jangan lengah meskipun tren kasus
level pasar. Untuk itu, saya harapkan, pertumbuhan ekonomi berkualitas Covid-19 di Indonesia terus menurun,
berbagai upaya kebijakan harus secara berkelanjutan,” ujar politisi Fraksi namun jumlah kematian harian masih di
diarahkan agar perekonomian bisa PDI-Perjuangan itu. atas 2,7 persen. Padahal, standar WHO di
bawah 2 persen,” jelasnya.
Selain Covid-19, lanjut Said,
penghalang pertumbuhan ekonomi
juga dipicu oleh melambatnya laju
sektor riil. Pembatasan gerak sosial
akibat penegakkan protokol kesehatan
menjadi kendala produktivitas sektor riil,
khususnya UMKM. Dampaknya langsung
nyata, yaitu lonjakan tingkat kemiskinan
dan pengangguran.
“Perlu ada intervensi khusus terhadap
penurunan tingkat kemiskinan dan
pengangguran, bahkan untuk sekadar
meraih ke posisi seperti capaian di
tahun 2019, tetap dibutuhkan beberapa
intervensi program multiyears. Itupun
harus dengan perencanaan yang akurat,
serta efektif dalam implementasinya,”
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Foto: Jaka/nvl tambah Said. mh/sf

16 Nomor 1148/V/IV/2021 • April 2021 Nomor 1148/V/IV/2021 • April 2021 17