Page 21 - BULETIN 1148

BULETIN Parlementaria

PKAKN DPR Dorong ketersediaan data yang akurat
dan mutakhir, karena tantangan
terbesar dalam pelaksanaan program
Pemutakhiran DTKS pemerintah, khususnya program
penanggulangan kemiskinan adalah
teridentifikasinya kelompok masyarakat
Kota Bandung sasaran yang menjadi penerima
manfaat secara tepat sesuai dengan
kriteria dari masing-masing program
yang dicanangkan pemerintah.
“Semakin tepat sasaran dari
penerima manfaat, maka akan
erdasarkan aplikasi Sistem “Meskipun secara rutin melakukan semakin nyata keberhasilan dari tujuan
Informasi dan Kesejahteraan update, namun hanya sebanyak 10.999 program penanggulangan kemiskinan
Sosial (SIKS-Dataku) periode data Rumah Tangga (RuTa) yang telah dapat terwujud,” tandasnya. Lebih
B finalisasi Oktober 2020, dilakukan perbaikan dari total 133.275 lanjut Helmi menjelaskan, perjalanan
diketahui bahwa pemutakhiran Data RuTa atau 8,3 persen per Oktober pemerintah dalam menciptakan
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2020,” papar Helmi, sapaan akrabnya. basis data untuk menunjang program
Kota Bandung menempati urutan Namun demikian, Helmi menambahkan perlindungan sosial diawali pada
ke-21 se-Jawa Barat dan menempati bahwa dari paparan dan penjelasan tahun 2005 yaitu dengan Pendataan
urutan 354 secara nasional dari Kadinsos Kota Bandung yang sudah Sosial Ekonomi (PSE) oleh Badan
406 kabupaten/kota dalam hal melakukan perbaikan pemutakhiran Pusat Statistik (BPS) yang merupakan
besaran persentase jumlah data yang data DTKS Kota Bandung hingga sensus kemiskinan untuk menunjang
diverifikasi dan divalidasi. mencapai 96 persen per Januari 2021, pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai
Demikian disampaikan Kepala namun sepertinya data tersebut belum (BLT) dan Program Keluarga Harapan
Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan ter-update di sistem Kementerian (PKH).
Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sosial. “Basis data tersebut terus
(BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Helmi menambahkan bahwa berkembang hingga saat ini menjadi
Helmizar dalam sambutannya saat kesuksesan pelaksanaan berbagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
diskusi dengan Kepala Dinas Sosial program perlindungan sosial menjadi (DTKS) berdasarkan Peraturan
dan Penanganan Kemiskinan (Dinsos sangat penting di tengah keadaan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019
Nangkis) Kota Bandung, Provinsi Jawa negara sedang menghadapi pandemi tentang Pengelolaan Data Terpadu
Barat dan peneliti BK Setjen DPR RI, di Covid-19. Untuk mencapai kesuksesan Kesejahteraan Sosial,” urai Kapus
Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/4). tersebut, harus didukung dengan PKAKN Setjen DPR RI ini. oji/sf

Kepala PKAKN Badan Keahlian (BK) DPR RI Helmizar bertukar cenderamata dengan Kepala Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan (Dinsos Nangkis) Kota Bandung. Foto: Oji/Man

20 Nomor 1148/V/IV/2021 • April 2021 Nomor 1148/V/IV/2021 • April 2021 21