Page 12 - BULETIN 1244
P. 12

BULETIN            Parlementaria


            Romo Syafi’i: Aparat Harus Tegas
    KOMISI III  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Berantas Narkoba di Sulteng







                                                                            Komisi III DPR RI  dengan Kapolda
                        nggota Komisi III DPR RI
                        Romo H.R Muhammad
                                                                            Sulteng, Irjen Pol. Agus Nugroho
                                                                            dan jajaran BNN Provinsi Sulteng di
                        Syafi'i menyatakan
                        keprihatinan dan
            A kekecewaannya
                                                                               Legislator Senayan yang akrab
                                            MENAWAR, MASA
            terhadap pemberantasan narkoba   TIDAK ADA TAWAR-               Mapolda Sulteng pada Sabtu, (16/4).
                                                                            disapa Romo tersebut menegaskan
            di Sulawesi Tengah (Sulteng).   MISAL MAU PERIKSA               dalam upaya penegakan hukum
            Menurutnya, masih tingginya angka   URINE, HARUS                terhadap kasus penyalahgunaan
            kasus penyalahgunaan narkoba di   MINTA IZIN DULU,              narkoba seharusnya tidak ada
            wilayah tersebut adalah sebuah ironi.   BOLEH NGGAK             tawar-menawar. Secara tegas,
            Sehingga, perlu ada tindak lanjut   PERIKSA URINE,              sesuai dengan undang-undang
            yang lebih serius dari aparat penegak                           yang berlaku, aparat harus berani
            hukum.                          KALAU NGGAK                     menindak para pelaku pengedar dan
               "Penanganannya menurut saya   MAU MAKA NGGAK                 penyalahgunaan narkoba sehingga
            seperti kekeluargaan. Padahal, aparat  DIPERIKSA. HUKUM         hukum dapat benar-benar ditegakkan
            kita kan diberi kewenangan oleh   TETAP HARUS                   dan tajam ke segala arah.
            undang-undang untuk melindungi,   DITEGAKKAN.                      "Tidak ada tawar-menawar,
            mengayomi dan melayani masyarakat                               masa misal mau periksa urine,
            dengan cara penegakkan                                          harus minta izin dulu, boleh nggak
            hukum," tegasnya                                                periksa urine, kalau nggak mau
            dalam                                                           maka nggak diperiksa. Hukum tetap
            pertemuan                                                       harus ditegakkan," tegas Politisi
            Kunjungan                                                       Partai Gerindra itu. secara gamblang.
            Kerja Reses                                                     Penegasan itu lantaran menyikapi
                                                                            banyaknya penolakkan perusahaan
                                                                            tambang di Sulawesi Tengah yang
                                                                            menolak para pekerja asingnya untuk
                                                                            diperiksa urine oleh BNPP Sulteng.
                                                                               Karenanya, ia pun mendorong
                                                                             adanya evaluasi dan reformasi
                                                                               terhadap upaya penegakkan
                                                                                   hukum atas kasus peredaran
                                                                                     dan penyalahgunaan
                                                                                      narkoba di wilayah
                                                                                      Sulteng. "Kami sepakat
                                                                                      tadi, Kepala BNN (BNN
                                                                                       Provinsi Sulteng) harus
                                                                                       dievaluasi, selain karena
                                                                                        sudah cukup lama,
                                                                                         sudah dua tahun,
                                                                                         supaya penegakkan
                                                                                           hukum di wilayah   Scan QR
                                                                                            ini dapat menjadi
           FOTO: SRW/PDT                                                                    pungkasnya.    untuk berita
                                                                                            lebih terukur,"
                                                                                                           selengkapnya
                                                                                               srw/aha
            Anggota Komisi III DPR RI Romo H.R Muhammad Syafi'i saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Mapolda
            Sulteng pada Sabtu, (16/4/2023).

            12  Nomor 1244/I/V/2023  • Mei 2023
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17