Page 13 - BULETIN 1244
P. 13

KOMISI IV  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Bahas RUU KSDAHE, Ansy Lema

               Tekankan Konservasi dalam


               Ekosistem Menyeluruh






                          nggota Komisi IV DPR
                          RI Yohanis Fransiskus   betul-betul masuk dan dibacakan   Yohanes menegaskan, bahwa untuk
                                               secara eksplisit dalam undang-
                                                                               upaya ini, kewenangan yang ada
                          Lema menilai bahwa   undang tersebut.                tidak bisa dimonopoli, termasuk di
                          ketika bicara konservasi   “Bagi kami Komisi IV, spirit dasar   dalamnya menyangkut bagaimana
               A dalam Rancangan               dari konservasi dalam undang-   mendamaikan antara kepentingan
               Undang-Undang Konservasi Sumber   undang ini (adalah) konservasi yang   ekonomis dan ekologis agar
               Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya   harus berbasis komunitas. Dan   kepentingan konservasi bisa berjalan.
               (RUU KSDAHE) bukan hanya bicara   kalau kita bicara komunitas, berarti   Legislator Dapil Nusa Tenggara
               tentang perlindungan satwa,     ada masyarakat lokal dan juga ada   Timur II itu juga meminta untuk
               tetapi meliputi ekosistem secara   masyarakat adat. Ini perlu juga   para pelaku konservasi untuk tetap
               menyeluruh. Hal-hal menyeluruh   kita munculkan karena memang    bersuara di ruang publik. Menurutnya,
               itu meliputi pengintegrasian    konservasi itu memang harus     upaya konservasi ini harus menjadi
               pengetahuan dalam upaya konservasi,  berbasis lokalitas (dan) berbasis   gerakan bersama, baik dalam sektor
               peran masyarakat lokal dan      kearifan lokal,” ujar Politisi Fraksi PDI-  formal dalam tubuh lembaga pembuat
               masyarakat adat, hingga desentralisasi  Perjuangan itu.         kebijakan, maupun dari sektor
               tanggung jawab antara pemerintah   Untuk itu, dirinya menilai bahwa   informal, yaitu informasi-informasi
               pusat dengan pemerintah daerah.  dalam hal konservasi ini, tanggung   yang beredar di ruang publik. Dirinya
                  “Saya memberikan apresiasi   jawab yang ada harus dibagi-    percaya bahwa ruang publik harus diisi
               buat bapak-bapak. Ada yang bicara   bagi. Menurutnya, perlu adanya        dengan gagasan-
               konservasi berbasis darat, kemudian   skema terkait pengaturan distribusi     gagasan cerdas
               perairan dan pulau-pulau kecil,   kewenangan, baik dari pemerintah              dan transformatif
               dan juga berbasis sungai atau air   pusat, pemerintah daerah, hingga             dalam perspektif
               tawar. Menurut saya, dalam undang-  masyarakat lokal maupun adat.                konservasi ini.
               undang ini perlu dibahasakan terkait                                                 adl.gal/rdn
               ekosistem secara menyeluruh. Dalam
               konteks kita bicara konservasi, ini
               kan ekosistem secara menyeluruh,”
               ujar Ansy Lema sapaan akrabnya,
               dalam RDPU Komisi IV dengan Pelaku
               Kegiatan Konservasi/Lembaga
               Konservasi di Gedung Nusantara,
               Senayan, Jakarta, Selasa (11/4).
                  Pertama, dirinya menyinggung
               terkait peran partisipatoris masyarakat
               adat dalam melakukan upaya
               konservasi. Menurutnya, semangat
               dasar dari konservasi yang dimaksud
               dalam RUU KSDAHE ini adalah
        Scan QR   konservasi berbasis komunitas.
        untuk berita
        selengkapnya  Dirinya dan Komisi IV sepakat bahwa   FOTO: MRI/PDT
               dalam hal ini ada partisipasi, akses,
               dan keterlibatan yang tidak sekedar   Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema dalam RDPU Komisi IV dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/
               mobilisasi masyarakat, tetapi harus   Lembaga Konservasi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).


                                                                                     Nomor 1244/I/V/2023  • Mei 2023  13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18