Page 4 - BULETIN 1139

BULETIN
BULETIN Parlementaria

Azis Syamsuddin: 1 dan 3, Pasal 28 ayat 2. Seperti telah
diamanatkan UUD Negara Republik
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Revisi UU ITE Layak bahwa berkomunikasi dan memperoleh
Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal
21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J, dijelaskan

informasi untuk mengembangkan
Masuk Prolegnas
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan
2021
menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia.
Azis menambahkan, perlu dipahami
secara yuridis normatif perihal
penyebaran informasi selain teori
akil Ketua DPR RI revisi UU ITE. “Gaduhnya media sosial hukum, juga adanya konvergensi dari
M. Azis Syamsuddin karena UU ITE banyak digunakan empat bidang ilmu, yaitu teknologi,
menegaskan bahwa oleh masyarakat untuk saling lapor ke telekomunikasi, informasi, dan
W UU Nomor 19 Tahun kepolisian dan mengakibatkan komunikasi. Hal itu, menurut dia,
2016 tentang Informasi dan Transaksi banyak orang yang meliputi UU No. 39/1999
Elektronik (ITE) penting untuk sebenarnya merupakan Tentang Hak Asasi
direvisi. Sebab, menurut Pimpinan korban dan tidak Manusia; UU No.
DPR RI Koordinator Bidang Politik bersalah justru 11/2008 Tentang
dan Keamanan (Korpolkam) itu, dilaporkan,” ujar Informasi dan
dalam penerapannya UU ITE kerap legislator dapil Transaksi Elektronik
menimbulkan polemik hukum dalam Lampung II itu. sebagaimana
penerapannya, sehingga layak untuk Azis menilai telah diubah
dimasukkan dalam Program Legislasi polemik terhadap dengan UU No.
Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. UU ITE terlihat 19/2016 (UU ITE);
“Pemerintah perlu melakukan revisi pada Pasal 27 ayat UU No. 14/2008
terhadap UU ITE serta memasukkan Tentang Keterbukaan
revisi UU tersebut ke dalam Prolegnas Informasi Publik; dan
2021,” kata Azis dalam keterangan Wakil Ketua DPR RI UU No. 4/2011 Tentang
M. Azis Syamsuddin.
tertulis yang diterima Parlementaria, Foto: Jaka/Man Informasi Geospasial.
Selasa (23/2). Ia menilai polemik ann/es
hukum terkait kebebasan berpendapat
dan belum baiknya literasi
digital di masyarakat, telah
mengindikasikan munculnya
kasus-kasus terkait dengan
tafsir hukum karet dalam
UU ITE.
Selain itu, menurut
politisi Partai Golkar
tersebut, penerapan
pasal oleh Aparat
Penegak Hukum
(APH) yang belum
tepat di lapangan
dan berdampak
sosial, perlu
pemerintah
untuk segera
melakukan

4 Nomor 1139/I/III/2021 • Maret 2021 Nomor 1139/I/IV/2021 • Maret 2021 5