Page 9 - BULETIN 1139

BULETIN Parlementaria

Zulfikar Arse Dukung BPN

Jatim Sosialisasikan Sertifikat

Tanah Elektronik

Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Kakanwil BPN Jatim dan para Kakanwil BPN Kabupaten/Kota se-Jatim. Foto: Hanum/Man

nggota Komisi II DPR itu bertujuan agar masyarakat tidak pelayanan pertanahan yang bisa
RI Zulfikar Arse Sadikin bingung,” jelas Zulfikar usai pertemuan sesuai dengan prosedur yang telah
mendukung rencana Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II di tetapkan,” pinta legislator daerah
A pemerintah, dalam hal DPR RI dengan Kakanwil BPN Jatim pemilihan Jawa Timur III itu.
ini Kementerian ATR/BPN terkait dan para Kakanwil BPN Kabupaten/ Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli
penerapan Sertifikat Tanah Elektronik. Kota se-Jatim di Kantor BPN Jatim, Menteri ATR/BPN Bidang Reformasi
Menurutnya, seiring perkembangan Surabaya, Senin, (15/2). Birokrasi Gunawan Muhammad
zaman, digitalisasi semakin diperlukan. Di sisi lain, politisi Fraksi Partai mengatakan, pelayanan yang saat ini
Untuk itu, ia mendukung Kantor Golkar tersebut menilai kinerja Kanwil lambat dan belum memenuhi Standar
Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Jatim telah mencapai target yang Operasional Prosesur (SOP), dengan
(Kanwil BPN) Provinsi Jawa Timur ditetapkan. Namun ke depannya, adanya Sertifikat Tanah Elektronik
untuk mensosialisasikan program ini ke Komisi II DPR RI tetap meminta pelayanan akan semakin bertambah
masyarakat. Kanwil BPN Jatim untuk memperbaiki dengan cepat, mudah dan terukur.
”Kita sangat dukung sekali pelayanan pertanahan agar dapat “Jika terdapat kendala perihal
Kanwil BPN Prov Jatim untuk sesuai dengan prosedur yang sudah pelayanan yang lambat dan lain
mensosialisasikan dan berkomunikasi ditetapkan. sebagainya ini akan cepat dan dengan
dengan masyarakat perihal “Kami (Komisi II DPR RI) meminta mudah diketahui melalui Sertifikat
Sertifikat Tanah Elektronik Kanwil BPN Jatim untuk dapat Tanah Elektronik ini,” jelas Gunawan
dengan clear dan clean. Sebab hal membenahi dan memperbaiki kepada Komisi II DPR RI. hnm/sf

8 Nomor 1139/I/III/2021 • Maret 2021 Nomor 1139/I/IV/2021 • Maret 2021 9