Page 14 - BULETIN 1139

BULETIN
BULETIN Parlementaria

Komisi IV Akan Evaluasi Sistem
KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Distribusi Pupuk Bersubsidi

nggota Komisi IV
DPR RI Irmawan
memastikan, pihaknya
A akan mengevaluasi
keinginan para petani dan pedagang
pupuk terkait pendistribusian pupuk
bersubsidi. Dari informasi yang ia
dapatkan, saat ini petani mengeluhkan
pendistribusian pupuk bersubsidi
tidak langsung diambil ke kios-kios
pengecer. Petani menginginkan sistem
penyaluran kembali ke pola lama, yaitu
pupuk ditebus kelompok kios-kios
pengecer, kemudian masyarakat (petani)
yang membutuhkan mengambil ke
kelompok tani tersebut.
Irmawan mengungkapkan hal itu saat
mengikuti diskusi Tim Kunjungan Kerja
Reses Komisi IV DPR RI dengan petani
dan pedagang pupuk di Kios Saprodi
dan Areal Pertanian, di Aceh, Senin
(15/2). Turut hadir mendampingi, Dirjen
Prasarana dan Sarana Kementerian
Pertanian Sarwo Edy, Kepala Dinas
Pertanian Pangan Provinsi Kota Banda
Aceh, Kepala Dinas Pertanian Pangan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI menuju Kios Saprodi dan Areal Pertanian di Aceh. Foto: Runi/Man
Kota Banda Aceh serta mitra kerja terkait.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) itu memastikan, pihaknya akan akhirnya harus beli non -subsidi dengan tiada, anaknya ingin mengambil sudah
mendorong Kementerian Pertanian harga yang relatif mahal. Kemudian tidak bisa lagi karena yang terdaftar
untuk merealisasikan keinginan petani contoh lain, jika orang tuanya telah orang tuanya. Menurut saya jika seperti
ke distribusi pupuk bersubsidi dengan ini menjadi salah satu problem,” ungkap
pola lama, bila nantinya seluruh daerah, Irmawan lebih lanjut.
tidak hanya di Aceh, menginginkan “Kita akan cari format baru mana
kembali ke pola lama tersebut. Di yang lebih baik, baru setelah itu
harapkan, bila sudah terealisasi kembali KITA AKAN CARI FORMAT kita dorong Kementerian Pertanian
ke pola lama, petani lebih mudah dalam BARU MANA YANG LEBIH untuk memperbaiki manajemen
mendapatkan pupuk bersubsidi. BAIK, BARU SETELAH pendistribusian pupuk bersubsidi.
“Tidak seperti sekarang dengan ITU KITA DORONG Dari hasil kunjungan hari ini akan kita
pola sistem rencana definitif kebutuhan KEMENTERIAN PERTANIAN sampaikan apa yang kita dapatkan,
kelompok (RDKK), banyak terjadi UNTUK MEMPERBAIKI fakta apa aja untuk menjadi evaluasi
kendala dan masalah yang dihadapi. dalam rapat komisi. Hasilnya menjadi
Contohnya, petani yang sudah MANAJEMEN sebuah kebijakan dari Kementerian
memiliki NIK saja ada yang tidak bisa PENDISTRIBUSIAN PUPUK Pertanian sendiri,” tutup legislator dapil
mendapatkan pupuk bersubsidi dan BERSUBSIDI Aceh I tersebut. rni/sf

14 Nomor 1139/I/III/2021 • Maret 2021 Nomor 1139/I/IV/2021 • Maret 2021 15