Page 11 - BULETIN 1139

BULETIN Parlementaria

Komisi III Minta akil Ketua Komisi III
DPR RI Ahmad Sahroni
meminta pemerintah
Pemerintah W turut memprioritaskan
vaksinasi bagi petugas dan warga
binaan di lembaga permasyarakatan
Prioritaskan (lapas) sebagai upaya pencegahan
dan pengendalian penyebaran virus
Covid-19. Program vaksinasi, lanjut
Vaksinasi Sahroni, merupakan bentuk pemenuhan
hak para narapidana di bidang pelayanan
kesehatan yang juga harus dijamin
Covid-19 Untuk negara.
“Jangan karena mereka tahanan lalu
statusnya dipandang sebelah mata.
Warga Binaan Walaupun mereka merupakan tahanan,
para napi tetap memiliki hak dari negara
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Karenanya demi HAM, pemerintah harus
prioritaskan vaksinasi para tahanan,”
tegas Sahroni usai Kunjungan Kerja
Reses Komisi III DPR RI ke Kanwil
Kemenkumham DKI Jakarta, di Cawang,
Kamis (18/2).
Politisi Fraksi Partai NasDem ini
menuturkan, petugas dan narapidana di
lapas sangat rentan terpapar Covid-19,
hal ini dikarenakan mayoritas penjara di
Indonesia sudah banyak yang mengalami
overkapasitas. Sehingga para napi tidak
bisa jaga jarak atau social distancing. Ia
menambahkan, saat ini angka penyebaran
Covid-19 di lapas masih tinggi.
Misalnya, November lalu ada ratusan
napi di Lapas Pekanbaru yang terdeteksi
positif. Demikian halnya di Lapas
Sukamiskin yang memiliki 52 kasus
positif. “Ini kan karena padatnya tahanan
di lapas hingga berisiko menyebabkan
penyebaran yang tinggi. Untuk itu, saya
meminta kepada Kemenkumham untuk
segera melakukan vaksinasi di lapas,”
jelas legislator dapil DKI Jakarta III itu.
Sebelumnya, Kanwil Kemenkumham
DKI Jakarta Liberti Sitinjak dalam
paparannya kepada Komisi III DPR RI
menyebutkan pihaknya melaksanakan
kegiatan Swab Test Antigen Covid-19 yang
diikuti 26 UPT di lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM DKI Jakarta. Hasilnya,
terdapat 84 orang positif dari 4.508
orang peserta yang menjalani swab Test
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni bertukar cenderamata saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Antigen Covid-19, dan telah dilaksanakan
Komisi III DPR RI ke Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Foto: Anne/Man
tindakan tracing dan treatment. ann/sf

10 Nomor 1139/I/III/2021 • Maret 2021 Nomor 1139/I/IV/2021 • Maret 2021 11