Page 10 - BULETIN 1276
P. 10
BULETIN Parlementaria
Delapan Fraksi Setujui RUU
PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul
Inisiatif DPR
substansi pengaturan, juga akan
berdampak pada terbatasnya waktu
bagi masyarakat berpartisipasi dalam
proses penyusunan undang-undang
Jakarta.
"Dalam penjelasan Undang-
Undang Nomor 13 tahun 2022
dinyatakan bahwa, penguatan
keterlibatan dan partisipasi
masyarakat yang bermakna
dilakukan secara tertib dan
bertanggung jawab dengan
memenuhi tiga syarat yakni pertama,
hak untuk didengarkan pendapatnya,
kedua, hak untuk dipertimbangkan
pendapatnya dan ketiga, hak
FOTO: AFR/PDT untuk mendapatkan penjelasan
atau jawaban atas pendapat yang
Kemudian, kewenangan khusus
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus dalam Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU tentang Daerah diberikan," tuturnya.
Khusus Jakarta (DKJ) menjadi usul inisiatif DPR. dalam rapat paripurna, Selasa (5/12/2023).
bidang kebudayaan, dalam pasal
22 ayat (1) huruf b tidak disebutkan
adanya sebuah lembaga adat dan
kebudayaan Betawi dalam pemajuan
apat Paripurna DPR Fraksi Partai NasDem, Fraksi kebudayaan, pelibatan badan usaha,
RI pada Selasa, PKB, Fraksi Partai Demokrat, lembaga pendidikan, dan masyarakat
(5/12) mengesahkan Fraksi PAN dan Fraksi PPP. dalam pemajuan kebudayaan.
RUU tentang Daerah Sementara Fraksi PKS yang Adapun pihaknya menganggap
R Khusus Jakarta (DKJ) diwakili Hermanto memilih DKI Jakarta masih layak untuk tetap
menjadi usul inisiatif DPR. Wakil menyampaikan pandangan menjadi ibu kota Indonesia. Mereka
Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich fraksi secara lisan. Ada beberapa pun menolak RUU DKJ yang terdiri
Paulus menyebutkan delapan catatan yang disampaikan dari 12 bab dan 72 pasal. Setelah
fraksi menyetujui RUU DKJ untuk Hermanto yang berisi tentang PKS membacakan pendapatnya,
disahkan menjadi usul inisiatif penolakan terhadap RUU DJK. Lodewijk kembali memimpin sidang
DPR dengan catatan, sementara Pertama, Hermanto menilai dan mengambil keputusan.
PKS menolak. pembahasan RUU DKJ terkesan “Apakah RUU ini dapat disetujui
Sebelum pengesahan terburu-buru dan rendahnya menjadi menjadi RUU usul inisiatif
tersebut, kedelapan fraksi partisipasi publik dalam DPR?” tanya Lodewijk, yang disambut
menyampaikan pandangan pembahasan RUU tersebut. seruan ‘setuju’ oleh anggota DPR Scan QR
untuk berita
fraksi-nya secara tertulis kepada Fraksinya berpendapat bahwa yang hadir dalam Rapat Paripurna selengkapnya
pimpinan DPR. Yakni, Fraksi memaksakan pembahasan Masa Persidangan II Tahun Sidang
PDI-Perjuangan, Fraksi Partai dalam waktu yang sangat 2023-2024 di Gedung Nusantara,
Golkar, Fraksi Partai Gerindra, sempit, selain mempertaruhkan Senayan, Jakarta. rnm/aha
10 Nomor 1276/II/XII/2023 • Desember 2023