Page 10 - BULETIN 1276
P. 10

BULETIN            Parlementaria


            Delapan Fraksi Setujui RUU
    PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul





            Inisiatif DPR






                                                                            substansi pengaturan, juga akan
                                                                            berdampak pada terbatasnya waktu
                                                                            bagi masyarakat berpartisipasi dalam
                                                                            proses penyusunan undang-undang
                                                                            Jakarta.
                                                                               "Dalam penjelasan Undang-
                                                                            Undang Nomor 13 tahun 2022
                                                                            dinyatakan bahwa, penguatan
                                                                            keterlibatan dan partisipasi
                                                                            masyarakat yang bermakna
                                                                            dilakukan secara tertib dan
                                                                            bertanggung jawab dengan
                                                                            memenuhi tiga syarat yakni pertama,
                                                                            hak untuk didengarkan pendapatnya,
                                                                            kedua, hak untuk dipertimbangkan
                                                                            pendapatnya dan ketiga, hak
                                                                           FOTO: AFR/PDT  untuk mendapatkan penjelasan
                                                                            atau jawaban atas pendapat yang

                                                                               Kemudian, kewenangan khusus
            Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus dalam Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU tentang Daerah   diberikan," tuturnya.
            Khusus Jakarta (DKJ) menjadi usul inisiatif DPR. dalam rapat paripurna, Selasa (5/12/2023).
                                                                            bidang kebudayaan, dalam pasal
                                                                            22 ayat (1) huruf b tidak disebutkan
                                                                            adanya sebuah lembaga adat dan
                                                                            kebudayaan Betawi dalam pemajuan
                      apat Paripurna DPR    Fraksi Partai NasDem, Fraksi    kebudayaan, pelibatan badan usaha,
                      RI pada Selasa,       PKB, Fraksi Partai Demokrat,    lembaga pendidikan, dan masyarakat
                      (5/12) mengesahkan    Fraksi PAN dan Fraksi PPP.      dalam pemajuan kebudayaan.
                      RUU tentang Daerah    Sementara Fraksi PKS yang          Adapun pihaknya menganggap
           R Khusus Jakarta (DKJ)           diwakili Hermanto memilih       DKI Jakarta masih layak untuk tetap
            menjadi usul inisiatif DPR. Wakil   menyampaikan pandangan      menjadi ibu kota Indonesia. Mereka
            Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich   fraksi secara lisan. Ada beberapa   pun menolak RUU DKJ yang terdiri
            Paulus menyebutkan delapan      catatan yang disampaikan        dari 12 bab dan 72 pasal. Setelah
            fraksi menyetujui RUU DKJ untuk   Hermanto yang berisi tentang   PKS membacakan pendapatnya,
            disahkan menjadi usul inisiatif   penolakan terhadap RUU DJK.   Lodewijk kembali memimpin sidang
            DPR dengan catatan, sementara      Pertama, Hermanto menilai    dan mengambil keputusan.
            PKS menolak.                    pembahasan RUU DKJ terkesan        “Apakah RUU ini dapat disetujui
               Sebelum pengesahan           terburu-buru dan rendahnya      menjadi menjadi RUU usul inisiatif
            tersebut, kedelapan fraksi      partisipasi publik dalam        DPR?” tanya Lodewijk, yang disambut
            menyampaikan pandangan          pembahasan RUU tersebut.        seruan ‘setuju’ oleh anggota DPR   Scan QR
                                                                                                           untuk berita
            fraksi-nya secara tertulis kepada   Fraksinya berpendapat bahwa   yang hadir dalam Rapat Paripurna   selengkapnya
            pimpinan DPR. Yakni, Fraksi     memaksakan pembahasan           Masa Persidangan II Tahun Sidang
            PDI-Perjuangan, Fraksi Partai   dalam waktu yang sangat         2023-2024 di Gedung Nusantara,
            Golkar, Fraksi Partai Gerindra,   sempit, selain mempertaruhkan   Senayan, Jakarta.    rnm/aha


            10  Nomor 1276/II/XII/2023  • Desember 2023
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15