Page 7 - BULETIN 1276

PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jelang Nataru, Pengendalian

Harga Kebutuhan Pokok Jadi

Perhatian

etua DPR RI
Puan Maharani
mengungkap dalam
menjalankan fungsi
K pengawasan, DPR
RI memperhatikan sejumlah
isu salah satunya pengendalian
harga kebutuhan pokok. Sebab
persoalan kebutuhan pokok
menjadi perhatian besar di tengah
masyarakat.
Sebagaimana diketahui,
persoalan kenaikan bahan
makanan pokok serta tingginya
harga dan kelangkaan pupuk
yang dapat berdampak negatif
pada daya beli masyarakat.
Kebijakan harga patokan ikan yang FOTO: GER/PDT
terlalu tinggi dibanding harga
asli di lapangan, serta kesiapan
Pemerintah melalui berbagai Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung
Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023).
upaya agar dapat mengendalikan
harga kebutuhan pokok
menjelang tahun baru 2024.
“Pemerintah melalui koordinasi dapat menciptakan situasi yang berada pada kawasan hutan
bersama TNI dan Polri agar kondusif, aman dan tentram lindung, infrastruktur serta sarana-
bagi masyarakat saat merayakan prasarana pada daerah yang masih
hari natal dan tahun baru. mengalami kekurangan dalam
Selain itu Pemerintah melalui sistem jaringan Quick Response
berbagai upaya agar dapat Code Indonesian Standard (QRIS),
DPR RI MELALUI ALAT mengendalikan harga kebutuhan dan terkait Netralitas Aparat
KELENGKAPAN DEWAN pokok menjelang tahun baru,” Negara pada Pemilu.
“DPR RI melalui Alat
TELAH MELAKUKAN ujar Ketua DPR RI Puan Maharani Kelengkapan Dewan telah
dalam Rapat Paripurna Masa
RAPAT-RAPAT BERSAMA Persidangan II Tahun Sidang melakukan rapat-rapat bersama
MITRA KERJA UNTUK 2023-2024 di Gedung Nusantara, mitra kerja untuk menindaklanjuti
MENINDAKLANJUTI Senayan, Jakarta, Selasa (5/12). permasalahan tersebut dalam
PERMASALAHAN Selain itu, adapun isu terkait rangka melindungi rakyat,
Scan QR ketersediaan listrik, terutama memajukan kesejahteraan
untuk berita TERSEBUT DALAM
selengkapnya di daerah tertinggal, terdepan, rakyat, serta menjalankan prinsip
RANGKA MELINDUNGI dan terluar (3T), kemudian soal check and balances terhadap
RAKYAT, MEMAJUKAN praktek penambangan ilegal pemerintahan,” tandasnya.
KESEJAHTERAAN RAKYAT. di wilayah Papua Barat yang gal/aha

Nomor 1276/II/XII/2023 • Desember 2023 7