Page 11 - BULETIN 1276

PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pembahasan Revisi UU ITE
Utamakan Masukan dari

Masyarakat

Perubahan UU ITE tersebut
akil Ketua
Komisi I DPR RI dimaksudkan untuk mengikuti dengan pertimbangan keamanan dan
ketertiban umum dalam masyarakat
Abdul Kharis dinamika perkembangan masyarakat, yang demokratis,” jelas Politisi Fraksi
Almasyahari khususnya dalam memenuhi PKS ini.
W mengatakan kebutuhan perlindungan hukum Lebih lanjut ia mengungkapkan
Komisi I tetap mengutamakan bidang pemanfaatan teknologi bahwa pada rapat kerja pengambilan
unsur masyarakat dalam proses informasi dan transaksi elektronik keputusan tingkat I tentang
pembahasan yang ditandai dengan dengan lebih baik. perubahan kedua atas RUU ITE
adanya Rapat Dengar Pendapat Ia mengaku, Pembahasan RUU pada tanggal 22 November 2023,
(RDP) bersama para ahli terkait tentang Perubahan Kedua atas UU fraksi-fraksi di Komisi I DPR bersama
revisis UU ITE. ITE memiliki makna yang sangat pemerintah telah menyetujui
"Secara keseluruhan, Panja strategis. Hal itu karena perubahan beberapa substansi terkait dengan
perubahan RUU kedua atas UU tersebut dimaksudkan untuk pasal perubahan dan atau pasal
ITE, telah menyelenggarakan mengikuti dinamika perkembangan sisipan dalam UU ITE. hal/rdn
Rapat Panja sebanyak 14 kali guna masyarakat, khususnya dalam
membahas seluruh substansi dan memenuhi kebutuhan perlindungan
usulan baru atas pasal-pasal RUU hukum bidang pemanfaatan
ITE serta penjelasan umum," ucap teknologi informasi dan transaksi
Kharis dalam Rapat Paripurna di elektronik dengan lebih baik.
Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, “Tujuannya adalah untuk
Selasa (5/12). menjamin pengakuan serta
Abdul Kharis menambahkan, penghormatan atas hak dan
rapat pengambilan keputusan kebebasan setiap orang untuk
tingkat I juga disepakati sebanyak memenuhi rasa keadilan, sesuai
24 perubahan substansi dalam
revisi UU ITE. Perubahan itu diatur
dalam sejumlah pasal yang turut
mengatur ancaman sanksi dan
pidana bagi pelanggar undang-
undang ini.
"Terhadap seluruh substansi
dimaksud dan ditambah dengan
penjelasan pasal per pasal telah
dilakukan penyempurnaan rumusan
berdasarkan teknis penulisan
perundang-undangan dan kaidah
Bahasa Indonesia yang baik serta
dilakukan sinkronisasi pasal.
Scan QR Hasil lengkap atas keseluruhan
untuk berita
selengkapnya hasil pembahasan RUU tentang FOTO:DEP/PDT
Perubahan Kedua atas UU ITE
sebagaimana telah dipegang oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyahari saat menyampaikan laporan hasil pembahasan revisi UU
kita semua,” ungkapnya. ITE dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (5/12/2023).

Nomor 1276/II/XII/2023 • Desember 2023 11