Page 2 - BULETIN 1189

BULETIN Parlementaria se-Riau, dan mitra kerja terkait, di

DPR Beri Catatan
KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Penyelesaian ini, setelah pendataan selesai, Ditjen
Pekanbaru, Riau, Senin (7/3).
Ditambahkan politisi Partai Golkar

Planologi KLHK dapat melakukan
langkah penanganan dengan
Penertiban Kebun
berkoordinasi bersama Ditjen
Penegakan Hukum (Gakkum). Sehingga
nantinya dapat diputuskan, apakah
Sawit Ilegal di Riau
lahannya dikembalikan menjadi
kawasan hutan atau perusahaan
dikenakan denda untuk membayar
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) pada negara, kemudian hasil
sawitnya dilegalisasi.
“Selain itu, ada konsekuensi
pembiayaan yang ditimbulkan karena
diperlukan biaya operasional bagi
para petugas desa di lapangan, kita
berharap Dirjen Planologi membuat
rancangan itu, mudah-mudahan di
anggaran perubahan bisa kita masukan,
untuk itu fokus kita ke Riau dulu deh.
Karena kalau Riau itu selesai, setengah
dari data se-Indonesia ini sudah beres.
Saya juga mendorong perkebunan
sawit rakyat yang ada di kawasan hutan
juga harus dilegalisasi, sehingga nanti
mereka mendapatkan porsi untuk
dilakukan peremajaan,” pungkas Dedi.
Dedi juga mendorong agar PNBP
bersifat keadilan, yaitu dengan
memberikan ruang bagi insentif provinsi
dan kabupaten/kota sebagai objek
dari pengelolaan areal perkebunan
ilegal. “Kalau kita bicara berkutat pada
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin Rapat Kerja Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI masa lalu, maka kita tidak akan pernah
dengan Gubernur Riau, Bupati/Wali Kota se-Riau, serta mitra kerja terkait. Foto: Jaka/nvl selesai menghadapi masa depan.
Saya yakin kalau bicara korporasi,
akil Ketua Komisi ada rekonsiliasi data dimulai dari apalagi areal hutan yang puluhan ribu
IV DPR RI Dedi tingkat kabupaten/kota segera hektar dan ratusan ribu hektar level
Mulyadi memberikan melakukan pendataan, nanti setingkat bupati akan kesulitan. Karena
W sejumlah catatan berkoordinasi dengan KLHK dalam hal bagaimanapun korporasi di seluruh
terkait penyelesaian penertiban kebun ini Dirjen Planologi untuk memetakan Indonesia mesti membawa nama
sawit ilegal di kawasan hutan Provinsi area perkebunan sawit ilegal. Karena Jakarta sebagai pusatnya,” imbuh Dedi.
Riau. Direktur Jenderal Planologi, kalau dari petanya ilegal itu ada, Terakhir, legislator daerah
Kementerian Lingkungan Hidup dan tapi nama pemiliknya yang tidak pemilihan (dapil) Jawa Barat VII ini juga
Kehutanan (KLHK) menyatakan ada 1,4 muncul. Tentu ini harus dimunculkan mengungkapkan, Ditjen Planologi KLHK
juta hektare kebun sawit yang ilegal siapa kepemilikannya, tidak boleh telah berkomitmen melakukan jemput
di Riau, sedangkan data yang dimiliki ada manipulatif terhadap data bola dan menyampaikan pemberitahuan
Gubernur Riau terdapat sekitar 1,8 juta kepemilikannya itu,” ujar Dedi saat secara tertulis, terkait mekanisme tata
hektare kebun sawit ilegal. memimpin Rapat Kerja Tim Kunker kelola pengelolaan area sawit ilegal
“Saya merekomendasikan Reses Komisi IV DPR RI dengan ini kepada jaringan yang paling bawah
terkait perbedaan data ini, harus Gubernur Riau, Bupati/Wali Kota agar dapat diketahui. jk/sf

2 Nomor 1189/I/III/2022 • Maret 2022