Page 7 - BULETIN 1189
P. 7

KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Komisi VIII Pantau   (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST)
                                                                               sebagai bentuk perhatian pemerintah
                                                                               bagi masyarakat yang terkena pandemi
               Pencairan dan
                                                                               Covid-19,” kata Ace seusai melakukan
                                                                               penyaluran bantuan sosial dari
                                                                               Kemensos, di Kantor Bupati Manggarai
               Penyaluran Bansos
                                                                               Barat, NTT, Selasa (22/2). 
                                                                                  Ace mengatakan, Komisi VIII DPR
                                                                               RI selalu mendukung program bansos,
               di Manggarai Barat
                                                                               terutama Program ATENSI, dimana
                                                                               dana tersebut diperuntukkan kepada
                                                                               anak-anak yang ditinggalkan oleh orang
                                                                               tuanya akibat pandemi Covid-19. “Tadi
                                                                               diserahkan untuk anak tersebut diberi
                                                                                              bantuan Rp200.000
                                                                                              per bulan. Alasan
                                                                                              kami mendukung
                                                                                              program ATENSI ini
                                                                                              karena anak yatim
                                                                                              piatu itu dilindungi
                                                                                              oleh negara, fakir
                                                                                              miskin dilindungi
                                                                                              negara, itu
                                                                                              adalah kewajiban
                                                                                              konstitusi. Adek-
                                                                                              adek juga tidak
                                                                                              boleh putus
                                                                                              sekolahnya.
                                                                                              Jadi adek-adek
                                                                                              tersebut harus
                                                                                              terdaftar dalam
                                                                                              program Kartu
                                                                                              Indonesia Pintar
                                                                                              (KIP), harus terdata
                                                                                              di program PKH,
                                                                                              terutama kelompok
               Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily saat memantau penyaluran bansos. Foto: Kiki/nvl
                                                                                              disabilitas,” pesan
                                                                                              Ace. 
                       im Kunjungan Kerja Reses   bantuan aksesbilitas untuk 18 orang   Selain itu, Ace menekankan
                       Komisi VIII DPR RI yang   senilai Rp43.800.000, bantuan   kepada Pemerintah Provinsi Nusa
                       dipimpin Wakil Ketua    kebutuhan dasar Orang Dengan    Tenggara Timur agar selalu melakukan
               T Komisi VIII DPR RI TB         Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk 11 orang   pemuktahiran data-data penerima
               Ace Hasan Syadzily melihat secara   senilai Rp5.500.000; dan Bantuan   bantuan kepada Kementerian Sosial.
               langsung pencairan dan penyaluran   Sosial Program Sembako tahun 2022   Sehingga bantuan-bantuan sosial
               program-program bantuan sosial dari   periode Januari-Maret untuk 13.258   tersebut betul-betul sampai dan tepat
               Kementerian Sosial untuk masyarakat   KPM senilai Rp7.954.800.000.  sasaran kepada masyarakat yang
               di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi    “Komisi VIII DPR RI melihat secara   membutuhkannya.
               Nusa Tenggara Timur.            langsung bagaimana program dari    “Kami juga mendorong kepada
                 Adapun sejumlah program-program   Kementerian Sosial yang dialokasikan   pemerintah daerah agar proses
               tersebut adalah Bantuan Sosial   untuk Kabupaten Manggarai Barat.   pemuktahiran data dilakukan secara
               Program Keluarga Harapan (PKH) untuk   Ada banyak program-program bantuan   update kepada Kementerian Sosial
               16.142 KPM senilai Rp15.030.900.000;   sosial dari Kementerian Sosial, misalnya   supaya nanti jangan sampai ada
               Bantuan ATENSI untuk anak yatim   ada Program Keluarga Harapan (PKH),   kesalahan data,” pesan politisi Partai
               untuk 13 orang senilai Rp11.300.000,   Program Bantuan Pangan Non-Tunai   Golkar tersebut.   qq/sf


                                                                                 Nomor 1189/I/III/2022  •  Maret 2022  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12