Page 8 - BULETIN 1189

BULETIN Parlementaria Kesehatan),” papar legislator daerah

Yahya Zaini Nilai
KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Inpres Nomor 1 pemerintah mencari terobosan ke
pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII itu.
Yahya mencontohkan, misalnya

peserta bukan penerima upah (PBPU)
yaitu peserta BPJS Kesehatan yang
Tahun 2022 Tidak
mandiri. Kemudian yang kedua dengan
meningkatkan penerima bantuan iuran
(PBI), mengingat PBI saat ini, masih
Relevan
banyak orang yang tidak mampu dan
belum tercover oleh PBI di lapangan.
“Contoh di dapil saya misalnya,
banyak sekali orang yang tidak mampu
yang belum menjadi peserta PBI, karna
data PBI ini berasal dari DTKS dari
nggota Komisi IX DPR RI pemerintah memiliki upaya-upaya Kemensos yang menghimpun datanya
Yahya Zaini menanggapi yang sistematis dan intensif, ketimbang adalah kepala dinsos di masing-masing
Instruksi Presiden (Inpres) menerapkan BPJS Kesehatan menjadi kabupaten kota. Sedangkan dinsos
ARepublik Indonesia Nomor syarat diberbagai hal. sumber datanya adalah dari kepala
1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi “Memang semestinya ada upaya- desa. Kalau kepala desanya objektif
Pelaksanaan Program Jaminan upaya yang sistematis dan instensif, mungkin tidak ada masalah, tapi
Kesehatan Nasional (JKN) yang menuai tetapi Inpres yang keluar inikan dilihat karena kepala desanya tidak objektif ini
sorotan di tengah masyarakat. Yahya cukup memberatkan masyarakat. menjadi masalah. Sehingga orang yang
menilai, Inpres yang diteken Presiden Karena memang banyak pelayanan didaftarkan menjadi peserta PBI ini
Jokowi itu dinilai tidak relevan jika yang tidak terkait langsung orang yang tidak tepat, itu yang
dijadikan persyaratan ketika masyarakat dengan masalah kita hadapi di lapangan,”
mengurus berbagai hal, seperti kesehatan, sehingga tutup Anggota Badan
membuat SIM dan SKCK, proses jual yang perlu dipikirkan Anggaran (Banggar)
beli tanah hingga menjadi syarat untuk adalah cara yang efektif DPR RI tersebut.
keberangkatan umrah. untuk meningkatkan ndy/sf
“Menurut saya banyak pelayanan kepesertaan (BPJS
yang semestinya tidak dijadikan syarat.
Misalnya orang di kelas menengah
ke atas umumnya kan mereka tidak Anggota Komisi IX DPR RI
menjadi peserta BPJS karena mereka Yahya Zaini. Foto: Nadya/nvl
menjadi peserta asuransi swasta. Masa
mereka harus dipersyaratkan membeli
tanah harus mendaftar (BPJS) dulu,
padahal (BPJS) enggak dipakai. Jadi
menurut saya tidak relevan. Harus dicari
terobosan-terobosan yang memang
lebih tepat dan tepat sasaran,” katanya
di sela-sela agenda kunjungan kerja
reses Komisi IX DPR RI di Provinsi
Gorontalo, Selasa (22/2).
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan
memang tujuan inpres ini dalam
rangka universal head coverage
yang dimana, sampai sekarang
kepesertaan BPJS Kesehatan
baru mencapai 86 persen,
dan ditargetkan pada tahun
2024 mencapai 98 persen.
Yahya menilai, seharusnya

8 Nomor 1189/I/III/2022 • Maret 2022