Page 2 - BULETIN 1251
P. 2
BULETIN Parlementaria
Tingkatkan Literasi dan Tenaga
BERITA COVER • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Perpustakaan Seluruh Daerah
perpustakaan.
"Jadi semua instansi di
kementerian, tidak hanya di
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, tetapi Lembaga
Perpustakaan Nasional juga,
kemudian Kemenpan RB.
Memang harus ada inisiatif dari
pemerintahan untuk mengatur
semuanya," ungkap Fikri.
Selain melalui mandatori
alokasi APBN dan APBD Provinsi
Kepri, Fikri juga menilai tambahan
anggaran bisa didapatkan
melalui pengelolaan dana desa.
Hanya saja pengelolaan tersebut
FOTO:PRIMA masih bergantung pada fokus
pembangunan kepala desa
masing-masing, sehingga kurang
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin Kunjungan Kerja Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga bisa dimaksimalkan.
Perpustakaan (PLTP) KOMISI X DPR RI ke Kota Samarinda, Kalimantan Timur (15/6/2023).
Di tengah keterbatasan
anggaran, Anggota Komisi X
akil Ketua Fraksi Golkar tersebut. DPR RI Desy Ratnasari menilai
Komisi X DPR Di sisi lain temuan Komisi X, pemerintah harus serius
RI Hetifah permasalahan literasi di Provinsi mengedepankan kerja sama antar
Sjaifudian Kalimantan Timur masih tergolong lini di kementerian untuk bisa
W mengapresiasi rendah, menurut Hetifah hal mengalokasikan anggaran kepada
Perpustakaan Daerah (Perpusda) ini disebabkan masih kurang perpustakaan. Saat kunjungan
Kota Samarinda karena dinilai meratanya sarana dan prasarana ke Kota Makassar, ia bilang,
memiliki sarana dan prasarana (Sarpras) serta teknologi yang ada guna mendukung peningkatan
yang baik. Hal ini di ungkapkan di seluruh Kabupaten serta Kota literasi juga mengemuka usul
Hetifah saat memimpin Kunjungan yang ada di Provinsi Kalimantan Revisi Undang-Undang Nomor
Kerja Panja Peningkatan Literasi Timur. 43 tentang Perpustakaan dan
dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Sementara itu dalam rancangan Undang-Undang (UU)
Komisi X DPR RI ke Kota Samarinda, kunjungan ke Provinsi Kepulauan tentang Tenaga Perpustakaan.
Kalimantan Timur (15/6). Riau (Kepri), Wakil Ketua Komisi "Diharapkan dengan revisi
"Kami mengapresiasi Perpusda X DPR RI Abdul Fikri Faqih atau penyesuaian UU ini dapat
Samarinda ini yang merupakan menjelaskan bahwa minimnya mengakomodasi seluruh
bentuk kolaborasi, dibiayai baik dari anggaran nasional dan daerah penyesuaian dengan kebutuhan
APBN dan juga APBD. Bukan saja masih menjadi polemik dalam dan perkembangan saat in, serta
koleksinya lengkap dan estetik, upaya peningkatan literasi. Ia memberikan perlindungan hukum
tetapi juga mampu melayani meminta adanya keseriusan dari kepada tenaga perpustakaan. Dan Scan QR
untuk berita
lebih banyak pengunjung di pemerintah dengan melakukan harapannya nanti dibuat sistem selengkapnya
perpustakaan. Menunjukkan minat koordinasi dan kerja sama antar yang berkelanjutan sehingga tidak
masyarakat untuk mengakses buku- lini di kementerian untuk bisa ganti rezim ganti kebijakan,” tukas
buku semakin tinggi," ungkap Politisi mengalokasikan anggaran kepada Desy. pdt,syn,rnm/aha
2 Nomor 1251/III/VI/2023 • Juni 2023
