Page 6 - BULETIN 1251
P. 6
BULETIN Parlementaria
Amankan Laut Indonesia,
KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Bakamla Perlu Diperkuat melalui
Undang-Undang
nggota Komisi I DPR
“Scope of work Bakamla
yang mendukung. “Sehingga
RI Dave Akbarshah (menjadi tumpang tindih karena) SDM sekaligus pelatihan
Fikarno menilai ada imigrasi, ada polisi laut, ada anggarannya bisa ditambah dan
sistem keamanan KKP, dan juga ada TNI angkatan penguatannya bisa mulai dari
A teritorial laut di laut. Nah, ini yang membuat rekrutmen dan pelatihannya jadi
Indonesia belum sepenuhnya kesulitan Bakamla dalam lebih jelas,” pungkas Dave.
aman. Sebab itu, ia mendukung mengembangkan sayapnya. Menambahkan, Anggota
Badan Keamanan Laut (Bakamla) Bakamla perlu segera didorong Komisi I DPR RI Christina
untuk diperkuat institusinya (oleh hadirnya) Undang-Undang Aryani berharap memperoleh
melalui melalui Undang-Undang Keamanan Laut (yang sedang penjelasan dari Bakamla
(UU), bukan Peraturan Presiden dibahas) demi kejelasan dan mengenai implementasi dari PP
(Perpres). Hal ini penting, nilainya, ketegasan wilayah dan tupoksi,” Nomor 13 Tahun 2022 mengenai
agar Bakamla memiliki kekuatan tegas Dave dalam Rapat Dengar Penyelenggaraan Keamanan,
penuh untuk melindungi laut Pendapat Komisi I dengan Keselamatan, dan Penegakan
Indonesia. Bakamla di Gedung Nusantara II, Hukum di Perairan dan Yurisdiksi
Senayan, Jakarta, Rabu (7/7). Indonesia. Penjelasan ini,
Lebih lanjut, Politisi Fraksi menurutnya, krusial untuk
Partai Golkar itu berharap menilai keterlibatan
Bakamla didukung oleh peran yang diemban
anggaran yang mumpuni oleh Bakamla sebagai
SCOPE OF WORK sehingga lembaga leading sector dari
aturan tersebut.
tersebut bisa turut
BAKAMLA (MENJADI memperkuat rekrutmen ts/rdn
TUMPANG TINDIH
KARENA) ADA IMIGRASI,
ADA POLISI LAUT,
ADA KKP, DAN JUGA
ADA TNI ANGKATAN
LAUT. NAH, INI YANG
MEMBUAT KESULITAN
BAKAMLA DALAM
MENGEMBANGKAN
SAYAPNYA.
FOTO:RSB/PDT
Scan QR
untuk berita
selengkapnya
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I dengan Bakamla di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
6 Nomor 1251/III/VI/2023 • Juni 2023
